Kinerja 5 SKPD Masih Rendah

BENGKULU, BE - DPRD Kota Bengkulu kembali menyoroti masih rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu tahun 2014 pada beberapa instansi. Karenanya, Pemerintah Kota Bengkulu didesak untuk segera memberlakukan konsep reward and punishment untuk mendongkrak kinerja SKPD yang saat ini masih cukup rendah. Diantara SKPD yang miliki kinerja rendah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), serta Dinas Pertamanan dan Kebersihan (Distamber). Kelima SKPD ini hanya memiliki sisa waktu 2 minggu efektif untuk mencapai target-target PAD yang sudah ditetapkan. Data sementara yang diperoleh BE per 31 Oktober 2014, pada Sekretariat Daerah, dari target Rp 1 miliar, realisasi PAD baru mencapai Rp 411 juta. Pada Disperindag dari target Rp 3,8 miliar realisasi PAD baru mencapai Rp 383 juta.   Pada DTRP dari target Rp 7,6 miliar realisasi PAD baru mencapai Rp 2,3 miliar.  Pada Dishubkominfo dari target Rp 6,2 miliar realisasi PAD baru mencapai Rp 4 miliar. Pada Distamber dari target Rp 1,5 miliar realisasi PAD baru mencapai Rp 808 juta. \"PAD ini harus menjadi konsen kita ke depan. Karena PAD ini merupakan salah satu tulang punggung kemajuan pembangunan kita. Kami minta agar Pemerintah Kota segera menerapkan konsep reward bagi SKPD yang berprestasi dan punishment bagi SKPD yang berkinerja rendah. Kalau tidak kita mulai sekarang, lantas kapan? Kami serahkan hal ini kepada pihak eksekutif,\" kata Ketua DPRD Kota Bengkulu, Erna Sari Dewi SE, Senin (15/12). Ia menjelaskan, potensi PAD di Kota Bengkulu bilamana di bandingkan dengan kota-kota lain tegolong besar, namun tidak pernah maksimal. Bukan hanya dari pajak dan retribusi, lanjutnya, tapi juga ada aset-aset kita seperti hotel, gedung, objek wisata dan lainnya. \"Kita berharap ke depan Pemerintah Kota dapat membangun sistem pelaporan yang baik dan menghindari kemungkinan kebocoran PAD. Bisa jadi dengan menginjeksikan sistem teknologi tinggi dalam pengelolaannya demi menutupi kebocoran PAD dan transparasi keuangan daerah. Selain itu sumber daya manusianya juga harus dibenahi,\" imbuhnya. Ia juga menyoroti sejumlah kerjasama yang dibangun oleh Pemerintah Kota yang belum memberikan kontribusi yang maksimal bagi kepentingan daerah. Menurutnya, semua dokumen kerjasama tersebut harus direvisi sehingga bisa memberikan sumbangsih yang lebih untuk kepentingan warga Kota Bengkulu. \"Misalnya seperti Hotel Raffles, Mega Mall serta Bengkulu Indah Mall. Selama ini kontribusinya buat Pemerintah Kota belum memadai. Kami berharap semua dokumen-dokumen kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak menguntungkan daerah harus segera direvisi,\" demikian Erna. Sementara Pelaksanatugas (Plt) Sekretaris Kota, Drs H Fachruddin Siregar MM, menyatakan, Pemerintah Kota mempunyai semangat yang sama dengan DPRD Kota Bengkulu untuk mendongkrak PAD. Ia menyatakan, Pemerintah Kota juga memiliki semangat merivisi semua fakta perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak menguntungkan daerah. \"Semua tetap kita laksanakan secara bertahap. Kita juga tidak mau ada kerjasama yang tidak menguntungkan. Tapi upaya untuk membuatnya lebih baik memerlukan kajian-kajian yang teliti dan mendalam. Kita jalani prosesnya,\" tukasnya. Ia menambahkan, Pemerintah Kota juga mendukung penerapan konsep reward and punishment bagi setiap SKPD yang dinilai memiliki kinerja yang rendah. Menurutnya, konsep tersebut telah dibahas oleh Pemerintah Kota dalam Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) yang dilakukan beberapa bulan yang lalu. (009)