Pemda Waspadai MEA

BENGKULU, BE - Diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 mendatang, dinilai bakal membawa sejumlah dampak negatif yang serius bagi perekonomian Bengkulu. Bila Pemerintah Daerah tidak mampu mengatasi dampak negatif tersebut, maka upaya untuk mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat Bengkulu akan sulit untuk dilaksanakan. \"Sekarang kita gunakan akal sehat saja, di Bengkulu ini kita sama sekali belum terlihat memiliki kemampuan untuk memproduksi barang-barang jadi. Selama ini kita masih sangat bergantung dengan ekspor bahan mentah seperti batubara, emas, kelapa sawit, karet, dan bahan mentah lainnya. Nilainya kalau dijual kecil. Sementara mereka mendatangkan ban dari karet kita, minyak goreng dari sawit kita, semua nilai jualnya lebih tinggi. Kalau pemerintah daerah tak mampu mengantisipasi MEA ini, kita cuma jadi pasar bagi hasil produksi dari luar,\" kata Ketua EW Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bengkulu, Yusuf Sugiatno, dalam diskusi di Universitas Bengkulu (Unib), Minggu (7/12). Ia mencurigai mega proyek senilai Rp 14,4 trilun untuk Bengkulu yang akan disalurkan melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) hanya akan membuat mobilisasi kekayaan alam di Bengkulu oleh pihak luar semakin intensif. \"Masalahnya selama ini pemerintah daerah kurang serius dalam membangun industri agar bahan-bahan mentah kita bisa diolah sebagai barang jadi. Yang kita miliki baru industri kecil-kecilan seperti barang-barang dari kayu, pakaian jadi berupa batik besurek, barang dari kulit, dan industri minuman jenis jeruk kalamansi yang semuanya masih tergolong industri low-tech.  Makanya pengembangan pelabuhan dan pembangunan jalan tol serta pembangunan sejumlah fasiltas pembangkit listrik bisa kita curigai hanya dimanfaatkan agar bahan-bahan mentah kita bisa diangkut keluar secara masif,\" ungkap mahasiswa Fakultas Pertanian Unib ini. Ia pun menuntut agar pemerintah daerah dapat memproteksi pasar tenaga kerja di Bengkulu agar tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja negara-negara ASEAN. Ia mengungkapkan, bila dibandingkan dengan lulusan sarjana negara ASEAN lainnya, Bengkulu tentu masih belum bisa mengungguli lulusan sarjana luar seperti Malaysia, Thailand dan Singapura. \"Jangan sampai lulusan universitas-universitas di Bengkulu nanti hanya jadi penonton di tanah kelahirannya sendiri. Untuk mengurangi dampak negatif, sebaiknya pemerintah memberikan keistimewaan tertentu bagi lulusan putra daerah. Kita juga berharap pemerintah dapat mengelola anggaran ratusan miliar rupiah dari proyek MP3EI untuk Bengkulu dapat membuat putra daerah lebih mudah untuk mengakses pendidikan tinggi. Jangan biarkan tenaga kerja kita hanya lulus SMA dan SMP,\" tukas Yusuf. Di Bengkulu, penerapan MEA tahun 2015 bertepatan dengan pelaksaan program pembangunan mega proyek MP3EI. Mega proyek tersebut meliputi pengembangan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, pembangunan jalan tol Palembang-Bengkulu, pembangunan SPAM regional Provinsi Bengkulu, pembangunan Transmisi Listrik di Bengkulu sampai 2021, pembangunan Akademik Komunitas Mukomuko,  pembangunan Akademi Komunitas Rejang Lebong dan penguatan sarana dan prasarana Unib. Pengendalian Kinerja dan PFSO sekaligus Humas PT Pelindo II, Mattasar SE, tak menampik hal tersebut. Ia mengungkapkan, persiapan pengembangan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu sebagai pelabuhan internasional saat ini terus dilakukan. \"Pengembangan pelabuhan ini nanti memiliki arti penting. Karena fungsi pengangkutan bahan-bahan mentah akan lebih diberatkan di laut. Selain karena biayanya lebih murah, lebih banyak muatannya. Tentunya hal ini akan diimbangi dengan pengamanan. Karena kapal-kapal asing itu tidak melewati pelabuhan yang tidak aman, ada standar internasionalnya,\" ungkap Mattasar. (009)