Komisi III Bentuk Pansus Pelindo

BENGKULU, BE - Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu benar-benar serius ingin membongkar dugaan korupsi yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II sebagai operator Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Sebab, komisi yang diketuai H Yurman Hamedi ini mencium ada yang beres di pelabuhan tersebut, seperti pihak Pelindo mengenakan tarif 5,5 US$ per ton batu bara kepada kapal besar (vesel) dan 1,5 US$ perton batu bara yang diangkat dengan menggunakan kapal tongkang. Pungutan tersebut merupakan kesepakatan Pelindo dan Asosiasi Batu Bara (APBB) dengan dalih untuk  biaya pemeliharaan kedalaman alur. Namun kenyatannya alur pelabuhan tersebut kian dangkal, bahkan saat ini hanya -7 LWS. \"Hari Senin besok (hari ini, red) saya akan melaporkan masalah ini kepada Ketua DPRD, selanjutnya kami akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membongkar kasus ini,\" tegas Yurman. Menurutnya, komitmen pihaknya ingin membongkar kasus tersebut bukan dikarena tidak senang dengan Pelindo, namun menyangkut perekonomian dan pembangunan di Bengkulu ke depan. Karena investor dari luar takut masuk ke Bengkulu, karena pengelolaan pelabuhan mengenakan tarif atau biaya yang sangat tinggi.  Sedangkan pelabuhan di Bengkulu hanya Pelabuhan Pulau Baai, sehingga tidak ada pelabuhan lain yang bisa dijadikan gerbang masuk dan keluar bagi pengusaha atau investor. \"Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau Pelindo berdalih pungutan itu untuk pemeliharaan kedalaman laur, lantas kenapa alur masih dangkal.  Selain itu, bukannya Pelindo juga mendapatkan kucuran dari APBN sebesar Rp 200 miliar untuk melakukan pengerukan alur itu. Ini yang menjadi tanya besar kami kepada Pelindo,\" paparnya. Yurman bahkan menegaskan agar Pelindo II angkat kaki dari Bengkulu jika tidak mampu mengelola pelabuhan itu dengan baik dan benar. Terlebih selama ini keberadaan pelabuhan tersebut tidak memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, padahal Pelabuhan Pulau Baai merupakan aset terbesar yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bengkulu. \"Kalau Pelindo tidak mampu, silakan mundur. Masih banyak kok investor lain yang siap mengelola pelabuhan itu. Jangan mentang-mentang BUMN seenaknya saja mengelola pelabuhan itu, itu milik 2,2 juta rakyat Bengkulu, bukan milik nenek moyangnya orang Pelindo,\" ujarnya kesal. Pelindo Bungkam Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Bengkulu selaku operator Pelabuhan Pulau Baai Bengkylu menutup rapat informasi terkait dugaan korupsi yang berkedok biaya pemeliharaan kedalaman alur pelabuhan tersebut. Pelindo juga terkesan menghindar dan tidak bersedia memberikan klarifikasi atau tanggapan mengenai komitmen Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu yang akan membongkar kasus tersebut. Pengendalian Kinerja dan PFSO yang Humas PT Pelindo II Cabang Bengkulu, Mattasar SE tak merespon saat dihubungi via telepon selularnya, kemarin. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Arsop Dewana SE menyayangkan sikap pihak Pelindo yang bungkam tersebut. Bahkan ia menduga, jika Pelindo bungkam dan tidak mau menanggapi isu tersebut, diduga kuat bahwa memang ada korupsi di tubuh anak perusahaan BUMN itu. \"Kenapa menghindar seperti itu, nanti jangan salah media jika berita yang disampaikan tidak berimbang akibat tertutupnya informasi dari Pelindo. Semestinya Pelindo bisa profesional, jika memang dugaan korupsi itu tidak benar, silakan sampaikan ke media agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah-tengah masyarakat,\" kritik anggota dewan asal Rejang Lebong ini. (400)