Subsidi BBM Rp 1 T per Hari, Optimis Ekonomi Tumbuh 6 %

Dari Pertemuan Forum Pemred JPNN dan Wapres Terpilih HM Jusuf Kalla (1) Sektor ekonomi menjadi salah satu konsentrasi paling penting pemerintahan baru Jokowi-JK. Utak-atik solusi defisit anggaran dan mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) tak pelak harus dilakukan. Apalagi pasangan yang akan dilantik 20 Oktober 2014 ini mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menembus angka di atas 6 persen pada tahun 2015. ======================== SUHERDI MARABILLIE, Jakarta ======================== Pertemuan Pemimpin Redaksi (Pemred) Jawa Pos National Network (JPNN) di Ciputra Artpreneur, Jakarta pada 14 Oktober 2014 menjadi salah satu moment Wakil Presiden (Wapres) terpilih HM Jusuf Kalla menyampaikan pandangannya. Sekalipun berlangsung singkat kurang lebih 45 menit dan dimoderatori BPP Jawa Pos Alwi Hamu, JK menyampaikan gagasan utama pemerintahannya kelak bersama Jokowi. Jelas sekali penekanan JK dalam ramah tamah Pemred JPNN tersebut, gerakan cepat yang akan dilakukan adalah membenahi sektor ekonomi. Maklum saja, JK yang memang berlatarbelakang saudagar ini berpandangan dengan ekonomi yang baik akan mampu menciptakan kemakmuran. Realitas yang terjadi saat ini tutur JK, ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Indikatornya terlihat dari defisitnya anggaran maupun neraca perdagangan. Salah satu pemicunya adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sangat besar sehingga harus menguras anggaran negara. Dari kalkulasi JK, subsidi BBM mencapai Rp 1 triliun per harinya. Bahkan 20 persen APBN merupakan subsidi di bidang energi. Anggaran yang sedemikian besar itu hilang begitu saja setiap harinya dan nyaris tanpa manfaat. Dengan begitu, tantangan awal yang akan dihadapi adalah mengambil kebijakan non populis, mengurangi subsidi alias menaikkan harga BBM.\"Ini bukan masalah menaikan harga BBM. Ini lebih pada persoalan menempatkan alokasi subsidi secara tepat,” tegasnya. Jika ingin pemerintahan ini sehat, tandas mantas Ketum Golkar ini, subsidi BBM yang sifatnya konsumtif tersebut, harus bisa diarahkan untuk subsidi produktif. Misalnya membenahi infrastruktur maupun teknologi pertanian.\"Pendapatan pemerintah harus ditingkatkan agar mampu mengurangi penggangguran. Lantas bagaimana memulainya? Ya harus mengurangi subsidi konsumtif menjadi subsidi produktif. Dengan begitu anggaran yang ada bisa dialihkan untuk memperkuat teknologi maupun manufaktur,\" tambah dia. JK juga berkeyakinan, pemerintahannya kelak bersama Jokowi mampu mengerek pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Keyakinan itu didasari melihat realitas pemerintahan SBY-Budiono relatif bermain \'aman\' bisa mencapai angka kisaran 5 persen. \"Kita melihat peluang ekonomi bisa tumbuh di atas 6 persen itu sangat besar. Kita punya berbagai macam kendala, subsidi tinggi, impor naik, ekspor turun, keputusan lambat, lahan susah tapi bisa tumbuh 5 persen. Tidak banyak yang diurus saja bisa tumbuh luar biasa. Kalau kita tekan subsidi, perbaiki perizinan, perbaiki soal lahan, kita bisa tumbuh lebih dari itu,\" imbuh JK.(bersambung)