JAKARTA - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 yang damai di Aceh, menjadi pertaruhan kredibilitas partai lokal dan para elitnya. Pemilu di Aceh bisa saja ditunda jika eskalasi konflik terus meningkat.
Menurut Siti, kekerasan yang kerap mengiringi pemilu di Aceh, akan memberi makna negatif terhadap daerah ini. \"Misalnya pileg ditunda di Aceh, hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat kredibilitas stakeholders terkait. Karena pemilu yang sukses, damai dan demokratis tak hanya tergantung peran KPU dan Bawaslu, tapi juga parpol dan masyarakat/civil society,\" kata Siti Zuhro kepada JPNN, Senin (7/4).
Menurutnya, bila secara institusional stakeholders lokal berperan maksimal. Menurutnya munculnya kekerasan di Aceh menunjukkan tak terbangunnya komunikasi yang baik antarelite sehingga tidak terbangun rasa tidak percaya, dan saling curiga.
\"Padahal komunikasi antarelite diperlukan agar kompetisi/kontestasi dalam pemilu saat ini tak menimbulkan hal-hal negatif,\" ujar Siti Zuhro.
Adanya aksi kekerasan dalam Pemilu bukan yang pertama terjadi di Aceh. Dalam Pemilihan Kepala Daerah yang lalu juga sempat ditunda karena munculnya kekerasan di wilayah ini. Hal ini sekaligus menjadi bukti meskipun Aceh sudah memiliki partai lokal, itu tak menjamin mereka puas dengan partai yang ada.
\"Asumsi bahwa dengan dibentuknya partai lokal akan membuat upaya damai Aceh tuntas tak terbukti. Partai lokal di Aceh perlu membangun mekanisme penyelesaian konflik, silang pendapat dan friksi yang muncul, baik di internal partai dan antar partai,\" sebutnya.
Partai lokal Aceh, katanya, merupakan pilar utama demokrasi lokal yang semestinya menjadi rumah demokrasi bagi warga Aceh dalam menyampaikan aspirasinya. Keikutsertan partai-partai lokal dalam pileg 2014 semestinya dimaknai sebagai suatu peristiwa penting dalam sejarah politik Aceh.
Ditanya soal penegakan hukum terhadap para pelaku konflik di Aceh, bila ada elite atau aktor yang dengan sengaja mendesain atau merencanakan aksi kekerasan itu maka hukum harus ditegakkan. Mereka yang melanggar hukum harus diberikan ganjaran setimpal karena dengan sengaja mengganggu jalannya pemilu. (fat/jpnn)