Marak PNS Politik Praktis

KOTA MANNA, BE – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum  9 April mendatang, membuat para calon legislatif giat menggelar pertemuan dengan warga. Hal itu dimaksudkan untuk menarik simpati  agar warga memilih dirinya. Hanya saja akhir –akhir ini kalangan Pegawai negeri Sipil (PNS) pun gencar menggelar pertemuan dengan warga agar memilih calon anggota legislatif dari partai tertentu.  Bahkan terkadang di  instansi pemerintahan tempat kalangan PNS ini bekerja pun para staf dan karyawan instansi ini diarahkan untuk memenangkan calom tertentu. Wakkil II Ketua DPRD BS, Drs Gunadi Yunir  MM tidak menampik adanya kalangan PNS yang melakukan politik praktis ini. “Saya sering mendapat laporan jika kalangan PNS ini berpolitik praktis,” katanya. Menurutnya, jika hal itu benar terjadi sangat disayangkan, sebab seorang PNS dilarang untuk berpolitik. Dirinya pun mempertanyakan peran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) BS berharap agar Panwaslu ini dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan. Sehingga jika ada PNS yang menggelar kampanye dengan menyuruh memilih calon tertentu untuk diberikan teguran dan larangan. “Panwaslu harus peka, seharusnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk mencegah PNS berpolitik praktis,” ungkap Ketua DPC PPP BS ini. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD BS, Helmi Paman SSos, dirinya bahkan sering kali mendengar laporan warga yang melihat PNS mengajak warga memilih calon tertentu. Untuk itu dirinya meminta agar Panwaslu dapat mengawasi kegiatan kampanye para PNS ini. Tidak hanya Panswaslu, dirinya pun mengharapkan Bupati BS dapat mengingatkan para PNS untuk tidak terjun ke politik praktis. Sehingga dapat memberikan sanksi tegas bagi PNS yang menjalankan politik praktis. “Bupati juga harus tegas, bila ada PNS berpolitik praktis agar diberikan sanksi,” tandas Helmi. Sementara itu ketua Panwaslu BS, Vera Diana SP mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum mendapat laporan dari warga jika ada PNS yang berpolitik praktis. Oleh karena itu dirinya berharap peran serta warga BS untuk dapat melaporkan kepada pihaknya secara resmi jika ada PNS yang berpolitik praktis ini dengan disertai bukti. Dengan begitu ada bukti bagi pihaknya untuk memberikan sanksi bagi PNS yang berpolitik ini. “Kami belum ada laporan, jika ada warga yang mengetahuinya laporkan pada kami agar kami dapat menindaknya,” ujar Vera. (369)