BENGKULU, BE - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bengkulu, Drs H Tony Elfian MSi menyatakan, eks Barata mustahil dapat menjadi pasar. Menurutnya, meski para pedagang Pasar Barukoto II telah mengkoordinir penyewaan gedung tersebut, gedung itu tetap tidak bisa dijadikan sebagai pasar.
\"Karena tidak sesuai dengan peruntukkannya. Gedung itu bukan untuk pasar. Eks pedagang Pasar Subuh itu tempatnya di Pasar Barukoto II,\" katanya menjelaskan, kemarin.
Ia tak menampik bahwa pedagang bisa melakukan pengurusan administrasi agar bangunan tersebut bisa difungsikan sebagai pasar. Hanya saja, keputusan menempatkan para pedagang eks Pasar Subuh di Pasar Barukoto II merupakan kebijakan final yang tak bisa diganggu gugat.
\"Kalau mau dijadikan pasar bisa saja mereka urus perizanan bangunannya di Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan, untuk HO urus di BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu), untuk SIUP urus kepada kami. Banyak sekali yang harus dilibatkan. Dan itu harus lengkap. Tapi tetap saja tidak akan bisa. Karena tempat pedagang eks Pasar Subuh itu di Pasar Barukoto II,\" urainya bersikukuh.
Menanggapi kondisi Pasar Barukoto II yang sepi, menurutnya, tidak semata-mata karena letak pasar tersebut yang kurang strategis. Ia menilai, kondisi tersebut dikarenakan karena masih kurangnya kekompakkan pedagang dalam menentukan lokasi berjualan.
\"Setelah diputuskan kebijakan relokasi ke Pasar Barukoto II mereka berhamburan ada yang di Pasar Panorama, ada yang ke Pasar Pagar Dewa. Ada juga yang baru-baru ini kita tertibkan di Pasar Minggu. Tapi ada juga yang pagi-pagi sekali berjualan di Barukoto, tapi siang hari pindah ke Panorama dan Pasar Minggu. Jadi sebenarnya mereka sendiri yang kurang kompak,\" imbuhnya.
Mengenai kurangnya perhatian pemerintah terhadap sarana transportasi dan mobilisasi PNS untuk berbelanja di Pasar Barukoto II, Tony berdalih bahwa upaya untuk melengkapi sarana transportasi dan mobilisasi PNS itu telah mereka lakukan. Hanya saja, ia tak menampik ada kendala-kendala tertentu untuk mensukseskan kebijakan tersebut.
\"Kemarin kan Dishubkominfo (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) telah berupaya mengumpulkan semua pengurus angkot (angkutan kota). Tapi malah menimbulkan konflik diantara angkot. Kalau mengenai PNS berbelanja disana itu pun sudah dilakukan. Tapi memang tidak bisa dilakukan dengan cara mobilisasi umum. Sebab, PNS masuk kerja jam 8, saat para pedagang sudah selesai berjualan. Apalagi Pasar Barukoto II itu kan barang-barangnya dijual kebanyakan untuk pengecer,\" pungkasnya. (009)