APBD Rentan Penyimpangan

KEPAHIANG, BE - Pihak dewan di DPRD Kepahiang menilai realisasi APBD tahun ini rentan terjadi dugaan penyimpangan. Pasalnya, dalam jabaran yang telah diserahkan TAPD kepada lembaga legeslatif tidak terinci sebagaimana mestinya. Menariknya, dengan kondisi jabaran seperti itu secara otomatis menimbulkan berbagai pertanyaan dari kalangan elit politik di lembaga DPRD. \"Memang jabaran APBD sudah kita terima, tapi kita sangat menyesalkan jabaran itu karena tidak dijelaskan secara rinci. Dengan kondisi itu kalau dalam bahasa kami selaku warga Kepahiang, APBD kita ini mujur lalu melintang patah. Seharusnya jika berdasarkan aturan jabaran itu harus serinci-rincinya,\" ujar anggota Banggar DPRD Kepahiang, Arbi SIP MM. Dirinya menyayangkan sikap eksekutif yang cenderung menyudutkan lembaga DPRD atas rendahnya serapan APBD tahun ini. \"Kalau seperti ini terang saja terasa aneh. Bagaimana tidak, eksekutor anggaran itukan pihak eksekutif, dalam hal ini SKPD. Dengan demikian seharusnya yang dievaluasi itu masing-masing SKPD selaku kuasa pengguna anggaran,\" jelasnya. Anggota Banggar lainnya, Drs Ahmad Rizal MM menyampaikan penjabaran penggunaan APBD itu sangat jauh dari yang diharapkan. Hal ini karena apa yang dijelaskan dalam jabaran itu tidak terperinci. \"Misalnya anggaran untuk kegiatan peningkatan aparatur negara. Dalam jabaran yang ada saat ini secara global saja dijelaskan. Seharusnya dalam kegiatan itu dirincikan, untuk jenjang S1 berapa, S2 berapa ataupun S3,\" katanya. Ditambahkannya, tidak rincinya jabaran penggunaan APBD itu bisa langsung dilihat, karena jabaran lebih tipis ketimbang dokumen APBD itu sendiri. \"Idealnya yang namanya jabaran APBD itu lebih tebal, karena merincikan segala kegiatan pengunaan APBD sedetail mungkin. Ini tidak, kenyataannya malah terbalik. Dengan kondisi ini terus terang saja menimbulka pertanyaan bagi kita,\" tandasnya. (505)