Penyaluran CSR Wajib Dikontrol

BENGKULU, BE - Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah SAg MPd, Selasa (24/9) siang, melantik pengurus Forum  CSR (Corporate Social Responsibility) Provinsi  Bengkulu dan Pengurus BK3S (Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial).  Pengurus tersebut terdiri dari Pemda, lembaga PTN/PTS, BUMN/BUMD, BK3S, dan pemerintah daerah. \"Dengan dilantiknya pengurus Forum CSR dan BK3S ini diharapkan bisa memaksimalkan penyaluran CSR dan bantuan sosial kepada masyarakat,\" ujar Junaidi, usai melantik forum CSR dan BK3S. Dia mengatakan, selama ini penyaluran CSR tidak terkontrol. Sehingga penyalurannya sering tidak tepat sasaran dan menghasilkan. \"Bahkan cenderung tidak jelas, apakah benar disalurkan atau tidak. Maka, dengan forum CSR ini, penyalurannya akan terkontrol dan terkoodinir,\" tegasnya. Dia mengatakan, forum CSR dan BK3S akan menjembatani program yang membumi, dan menyentuh masyarakat. \"CSR ini jika dikelompokkan sangat banyak sekali. Sehingga, akan kita kontroil perusahan-perusahaan di Bengkulu, dalam penyaluran CSR,\" tegasnya. Saat ditanya, tidak transparannya perusahaan batu bara dalam menyalurkan CSR?, Junaidi mengatakan, sering kali mereka berdalih telah menyalurkan CSR di daerah sekitarnya. \"Kalau benar, kepana masyarakat masih demo menunut CSR,\" katanya. Junaidi mengatakan, perlunya melakukan survei terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Bengkulu, apakah mereka selama ini telah menyaluran CSR atau tidak.  \"Apakah memang selama ini tidak pernah dikeluarkan. Jika tidak, nanti akan diambil tindakannya,\" katanya. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Pemprov Harnyoto SE, mengatakan, CSR tersebut akan dialurkan terhadap daerah-daerah miskin, kumuh, dan lainnya. \"Kecenderungannya untuk meningkat kesejahteraan sosial,\" latanya. Pihaknya akan segera mendata  perusahan yang wajib menyalurkan CSR. (100)