Bupati & Wabup, Damailah!

TAIS, BE-Bupati Seluma H Bundra Jaya SH MH dan Wakil Beupati (Wabup) Mufran Imron SE disadari harus cepat-cepat didamaikan. Pasalnya, perseteruan keduanya akibat masalah proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) itu telah membuat suasana politik, birokrasi layanan kepada masyarakat tidak kondusif. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua I DPRD Seluma, Jonaidi Syahri BBA SSos MM. Menurutnya, pihaknya sebagai pimpinan dewan menyesalkan muncuatnya pecah kongsi antara kepala daerah dan wakilnya yang dipicu serangan kritik keras Wabup Mufran kepada bupati itu. Wabup menilai kebijakan bupati mengeluarkan SK pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas PU dari pejabat eselon III, salah. Namun, Kepala Dinas PU Seluma, Dr H Herawansyah menegaskan kebijakan bupati tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. \"Kenapa bupati dan wakilnya saling mencengkam seperti itu. Mestinya mereka saling membantu. Menyikapi ini, kita akan upayakan bisa mempertemukan keduanya, supaya bisa damai,\" kata Jonaidi Syahri. Politisi yang biasa disapa Jon Bule ini meminta bupati dan wabup kembali sejalan membagun Seluma. Tapi, katanya, harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan tanpa mengenyampingkan prosedur yang berlaku. Bupati harus menerima kritik dari bawahan. Demikian pula wabup tidak boleh ngotot memaksakan kehendak, melainkan harus membantu bupati. \"Sebenarnya masalah pecah kongsi itu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Supaya kepemimpinan kepala daerah kini bisa kompak lagi,” kata Jonaidi Syahri. Minta Tak Diulas Sementara itu, pasca mencuatnya perseteruan Bupati Bundra Jaya dan Wabup Mufran Imron akibat masalah proyek tersebut, Kepala Dinas PU Seluma, Herawansyah meminta pihak mana pun tak lagi mengulas masalah pecah kongsi itu. “Kalau kita tanyakan kepada ahlinya, Bapak Bupati Bundra itu benar, tidak menyalahi aturan,” katanya. (333)