BENGKULUEKSPRESS.COM — Pemerintah Kabupaten Mukomuko masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk menopang pendapatan daerah pada 2027. Dalam proyeksi awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027, dana transfer diperkirakan mencapai Rp686 miliar, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sekitar Rp80 miliar.
Dengan proyeksi tersebut, total kapasitas pendanaan Kabupaten Mukomuko pada 2027 diperkirakan mencapai sekitar Rp766 miliar. Porsi terbesar masih berasal dari dana transfer pemerintah pusat, sementara kontribusi PAD berada di kisaran Rp80 miliar.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko, Haryanto, mengatakan target PAD tersebut masih berupa proyeksi awal dan dapat berubah seiring proses penyusunan serta pembahasan APBD 2027.
"Target PAD sekitar Rp80 miliar tentu menjadi tantangan. Karena itu, berbagai potensi pendapatan daerah akan terus kami optimalkan, terutama dari pajak dan retribusi, dengan tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha," kata Haryanto.
Berdasarkan proyeksi awal BKD, dari sekitar Rp686 miliar dana transfer, komponen terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan mencapai Rp485 miliar.
BACA JUGA:Dugaan Penganiayaan Hafidz Dilaporkan BEM UI ke Polda Metro Jaya
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Dorong Percepatan Penyelesaian Persoalan Agraria Lewat Koordinasi Lintas Sektor
Selain DAU, terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sekitar Rp114 miliar, DAK fisik sekitar Rp24 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) sekitar Rp46 miliar, serta Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp15,8 miliar.
Besarnya porsi transfer pusat menunjukkan ruang fiskal Kabupaten Mukomuko masih cukup bergantung pada dukungan pendapatan dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sendiri.
Haryanto mengatakan peningkatan PAD penting dilakukan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Dengan PAD yang lebih besar, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
"PAD perlu terus diperkuat agar kemampuan fiskal daerah semakin baik. Ketika pendapatan daerah meningkat, ruang untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat juga semakin besar," ujarnya.
Meski demikian, Haryanto menegaskan angka yang tercantum dalam proyeksi awal APBD 2027 belum bersifat final. Besaran PAD maupun dana transfer masih dapat berubah mengikuti perkembangan kebijakan fiskal nasional serta hasil pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Mukomuko.
Menurutnya, penyusunan APBD nantinya akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas. Pemerintah daerah juga akan mengedepankan prinsip efisiensi dan ketepatan dalam penggunaan anggaran.
"Anggaran yang tersedia nantinya akan diarahkan sesuai kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan prioritas. Kita tetap mengedepankan efisiensi agar anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, baik untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan maupun sektor strategis lainnya," tutup Haryanto. (**)