BENGKULUEKSPRESS.COM - Pemerintah Provinsi Bengkulu mencatat tren positif dalam pembangunan daerah sepanjang 2025. Hal ini tergambar dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang menjadi cerminan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sejumlah indikator makro menunjukkan perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 74,91 menjadi 75,68. Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 13,56 persen menjadi 12,08 persen. Pertumbuhan ekonomi juga naik dari 4,62 persen ke 4,80 persen, disertai pendapatan per kapita yang kini mencapai Rp52,3 juta.
Meski demikian, tantangan belum sepenuhnya teratasi. Tingkat pengangguran justru naik dari 3,11 persen menjadi 3,41 persen. Selain itu, ketimpangan pendapatan sedikit meningkat dengan rasio gini di angka 0,349.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan bahwa capaian ini menjadi sinyal positif arah pembangunan daerah.
“Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan Bengkulu sudah berada di jalur yang tepat. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Masih ada pekerjaan rumah, terutama dalam menekan pengangguran dan memastikan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah,” ujar Helmi.
BACA JUGA:APH Dilibatkan, Perambahan Lahan Pelindo di Teluk Sepang Tak Terbendung
BACA JUGA:Sekolah di Kota Bengkulu Kembali Aktif, KBM Tatap Muka Dimulai Serentak Pasca Lebaran
Di sektor pendidikan, partisipasi pendidikan menengah mencapai 71,12 persen, sementara akses pendidikan bagi penyandang disabilitas menyentuh angka 96,03 persen. Namun, kondisi sarana prasarana masih menjadi perhatian, dengan ruang kelas layak baru mencapai 43,13 persen.
Pada sektor kesehatan, capaian terbilang optimal. Seluruh rumah sakit rujukan telah terakreditasi paripurna, serta pelayanan kesehatan dalam kondisi krisis maupun kejadian luar biasa telah terpenuhi sepenuhnya.
Di bidang infrastruktur, kemantapan jalan provinsi tercatat sebesar 75,5 persen. Namun, perlindungan kawasan rawan banjir masih rendah, yakni 13,4 persen. Cakupan pelayanan air minum lintas kabupaten/kota juga masih berada di angka 25,65 persen.
Sektor perumahan mencatat capaian baik, dengan seluruh korban bencana telah mendapatkan rumah layak huni. Penanganan kawasan kumuh juga menunjukkan progres dengan capaian lebih dari 53 persen.
Di bidang sosial, seluruh indikator mencapai 100 persen, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas, lansia terlantar, hingga korban bencana.
Hal serupa juga terlihat pada sektor ketentraman dan ketertiban umum yang mencatat capaian maksimal dalam penegakan perda, penanganan bencana, serta penyelenggaraan ketertiban masyarakat.
Dari sisi keuangan daerah, realisasi APBD 2025 mencatat pendapatan sebesar Rp2,79 triliun (92,39 persen dari target) dan belanja daerah Rp2,87 triliun (91,61 persen). Defisit anggaran tercatat Rp86,58 miliar dengan SiLPA Rp33,7 miliar.
Meski pendapatan daerah mengalami penurunan, terutama dari transfer pusat, belanja modal justru meningkat sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan infrastruktur.