BENGKULU, BE – Agar pemerintahan terselenggara dengan baik, DPRD Kota menyarankan agar Pemda Kota mendata ulang seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mereka miliki. Hal ini dinilai penting, sebab, banyak para PNS yang seharusnya dinilai layak mendapatkan promosi jabatan, namun masih dibiarkan di posisi yang rendah. \"Pendataan ulang ini sangat penting. Karena saat mutasi dilakukan, data ini akan sangat berguna untuk melihat siapa-siapa mereka yang seharusnya mendapatkan promosi jabatan. Saya melihat, ada seseorang yang berada di sebuah SKPD jabatannya sampai mentok. Bahkan ada yang 8 hingga 10 tahun jabatannya itu-itu saja. Dengan walikota yang baru ini seharusnya hal ini jangan dibiarkan terjadi kembali,\" kata anggota Komisi I DPRD Kota, Wehelmi Ade Tarigan SH, kemarin. Dengan pendataan ini juga, lanjutnya, pemerintah dapat melakukan analisis jabatan dengan tepat. Karena data ini akan mencakup informasi mengenai berapa lama masa kerja seorang PNS di suatu dinas tertentu dan seperti apa dedikasinya selama ini. \"Sekarang ini saya lihat banyak yang sudah tua tapi jabatannya itu-itu saja. Ada juga yang golongannya masih rendah tapi tiba-tiba sudah dapat promosi jabatan. Ini kan nggak adil,\" bebernya. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu, Kautsar Agus Hutari SSTP MSi menanggapi hal ini mengungkapkan, semua gagasan dan saran mengenai perbaikan sistem mutasi di lingkungan Pemda Kota Bengkulu akan disambut baik. Ia sendiri mengakui telah mendapatkan instruksi dari walikota agar sistem mutasi di Kota Bengkulu dapat meninggalkan cara-cara lama yang tidak lagi sesuai dengan semangat perubahan yang menjadi jargon walikota saat ini. \"Bagaimana pun bentuknya saran dan gagasan itu akan kami terima dan kami pertimbangkan sebagai bahan masukan. Tidak ada yang baku dalam sistem mutasi ini. Kalau memang ada cara-cara yang lebih inovatif agar ke depan bisa menghasilkan para pejabat publik yang kompeten, maka akan kita terima,\" sampainya. Kautsar menambahkan, ke depan, mutasi di lingkungan Pemda Kota tidak lagi dilakukan secara mendadak. Akan ada tahapan-tahapan seleksi sebelum mutasi tersebut digelar dan media dipersilakan untuk mengekspose dan mengawal prosesnya. \"Hal itu untuk menghindari adanya kecurigaan terjadinya kongkalikong dalam proses penentuan jabatan dalam mutasi. Sejauh ini sistemnya masih terus digagas dan akan diajukan ke Pak Wali untuk dimatangkan kembali,\" pungkasnya. (009)