“Pergantian pejabat bukan untuk membuat takut, tetapi untuk memperkuat arah pembangunan. Ini demi Mukomuko yang lebih disiplin, lebih tegas, dan lebih berpihak pada kemajuan bersama,” tutup Sekdakab Mukomuko, Marjohan.
Gelombang mutasi ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan ASN dan masyarakat. Banyak yang menilai momen ini bisa menjadi awal baru pemerintahan di Mukomuko, sekaligus uji keseriusan pemerintah daerah menjalankan meritokrasi.
Kini semua mata tertuju ke 27 pejabat yang menunggu rekomendasi BKN turun. Siapa bertahan, siapa terdepak, dan siapa yang naik kelas, jawabannya tinggal menunggu waktu.
Yang pasti, bila benar pemerintah daerah konsisten menempatkan yang berprestasi di depan, maka perubahan besar ini akan menjadi tonggak penting pemerintahan Mukomuko ke arah yang lebih maju. (end)