Mutasi Akbar Tinggal Menunggu Rekomendasi BKN, 27 Pejabat Eselon II Mukomuko Terancam Lengser

BENGKULUEKSPRESS.COM— Dinamika birokrasi di Pemerintah Kabupaten Mukomuko memanas. Sebanyak 27 pejabat eselon II bersiap menghadapi fase paling menentukan dalam karier mereka. Setelah menjalani uji kesesuaian jabatan (job fit) beberapa waktu lalu, kini nasib mereka berada di meja Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kabar terbaru menyebutkan bahwa rekomendasi pergeseran pejabat dari BKN akan keluar dalam hitungan hari. Dan Pemkab Mukomuko memastikan: begitu rekomendasi turun, mutasi akbar langsung digelar, tanpa penundaan.

Fenomena ini menjadi sorotan publik tidak hanya karena jumlah pejabat yang terdampak cukup besar, tetapi juga karena perubahan yang akan dilakukan disebut sebagai penataan ulang total dalam tubuh organisasi pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko, Drs. H. Marjohan, menegaskan bahwa mutasi ini bukan sekadar rotasi administratif, tetapi bagian dari evaluasi besar-besaran untuk menghilangkan stagnasi birokrasi.

“Kita tinggal menunggu rekomendasi dari BKN. Kalau sudah keluar, mutasi langsung kita laksanakan. Ini konsekuensi dari hasil job fit dan kebutuhan organisasi,” tegas Marjohan. 

Ia menekankan bahwa rotasi jabatan bukan ancaman, melainkan konsekuensi logis dari tuntutan kinerja.

“Jabatan itu bukan warisan. Siapa pun harus siap diganti kalau tidak menunjukkan kinerja maksimal. Tidak ada lagi zona nyaman dalam birokrasi,” ungkapnya tajam.

BACA JUGA:Rp200 Miliar Digelontorkan Pusat, Sekolah Rakyat Mukomuko Siap Jadi Ikon Pendidikan Nasional

BACA JUGA:Infrastruktur Mukomuko Rp 20 Miliar Hampir Tuntas, PUPR Targetkan Rampung Akhir Desember

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab ingin memastikan seluruh sektor pemerintahan dikelola oleh pejabat yang benar-benar layak dan produktif.

Mutasi dalam skala besar ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan birokrasi yang lebih gesit, responsif, dan berorientasi pelayanan. Publik berharap langkah ini dapat mempercepat pembangunan dan memperbaiki kualitas layanan masyarakat yang selama ini masih dinilai belum optimal.

Menurut Sekda, Mukomuko membutuhkan pejabat yang tidak sekadar hadir di kantor, tetapi juga turun langsung ke lapangan, memahami persoalan rakyat, dan mampu bekerja cepat di tengah tantangan pembangunan daerah.

“Mukomuko membutuhkan figur-figur yang kuat, bekerja cepat, dan berpihak pada masyarakat. Kita tidak butuh pejabat yang hanya menunggu perintah atau takut mengambil keputusan,” lanjutnya.

Begitu mutasi dilaksanakan, susunan pejabat strategis Mukomuko bakal berubah total. Kursi jabatan akan ditempati oleh figur-figur yang dianggap paling siap menghadapi kompleksitas pembangunan, baik dari sisi kompetensi, integritas, maupun etos kerja.

Sumber: