Ingin Temui SBY, Langkah Gubernur Dinilai Tepat

BENGKULU, BE - Langkah Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah ingin bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk mengkomunikasikan 3 nama Cawagub dinilai sudah tepat. Gubernur tentunya punya hak untuk menentukan siapa pendampingnya yang bisa bekerjasama memimpin roda pemerintahan di Provinsi Bengkulu. Demikian diungkapkan pengamat Hukum Tata Negara Universitas Bengkulu, Dr Elektison Somi, kepada BE, kemarin.

\"Sah-sah saja jika gubernur ingin bertemu dengan Presiden yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Soalnya wakil gubernur merupakan orang yang mendampingi gubernur hingga habis masa jabatannya. Tentunya gubernur pun memiliki hak untuk memilih orang yang memiliki visi dan misi yang sama,\" kata Elektison.

Diketahui koalisi PAN dan Demokrat sudah mengajukan calon wakil gubernur (Cawagub) kepada gubernur. Ketiga calon yang direkomendasikan antara lain Sultan B Najamudin, Edison Simbolon dan Dian Syahroza. Namun pengajuan 3 nama itu tanpa ada andil dari gubernur.

Ia mengungkapkan, anggota DPRD Provinsi juga tidak memiliki hak untuk mendesak gubernur, karena wagub merupakan hak prerogratifnya gubernur.

\"Kalau sekedar mempertanyakan boleh-boleh saja. Tapi kalau mendesak bukan lagi kewenangan anggota DPRD, kecuali gubernur sudah memutuskan bahwa akan mengosongkan kursi wagub,\" sampainya.

Ia menilai kesalahan fatal yang dilakukan partai pengusung selama ini adalah tidak adanya komunikasi dengan gubernur dalam hal mengajukan cawagub. Ini membuat gubernur menolak, karena  gubernur sebagai user merasa tidak dilibatkan.

\"Menurut hemat saya, berikan kesempatan sepenuhnya kepada gubernur untuk melakukan komunikasi dengan presiden. Dengan adanya komunikasi ini bisa diketahui mana orang yang diinginkan oleh gubernur yang juga diinginkan oleh presiden sebagai Ketua Majelis Tinggi Demokrat,\" ungkapnya.

Ia mengungkapkan, lamanya proses Pilwagub di Bengkulu bukan ditengarai unsur kesengajaan dari gubernur. Hanya saja gubernur masih melakukan proses agar wagub nanti benar-benar cocok dan memiliki arah pandangan yang sama untuk menjalankan roda Pemerintahan Provinsi Bengkulu.

\"Semua pihak mesti menghargai proses yang tengah dijalankan oleh gubernur. Karena gubernur tidak menginginkan wakilnya nanti hanya membawa persoalan baru di Pemda Provinsi,\" tandasnya.

Tidak Menolak Meskipun Partai Demokrat dan PAN sebagai partai pengusung Junaid Hamsyah pada Pilgub 2010 lalu telah mengajukan tiga nama untuk dipilih oleh Gubernur, namun gubernur sendiri tidak akan memilih  2 dari 3 nama tersebut untuk dijaukan ke DPRD Provinsi Bengkulu, sebelum bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). \"Saya no coment dulu kalau masalah itu, yang jelas saya tetap ingin bertemu dengan SBY terlebih dahulu,\" ucapnya disela-sela mengadiri acara porbank, kemarin.

Selain itu, ia juga mengaku  bukan menolak tiga nama cawagub yang diserahkan oleh Demokrat dan PAN tersebut. Tetapi ia hanya mempertanyakan proses perekrutan  tiga nama yang direkomendaikan oleh SBY itu, sebab hingga saat ini tidak ada komunikasi antara partai dengan dirinya sebagi geburnur defenitif.

Disinggung soal ada nama lain yang diinginkannya untuk wakilnya, Junaidi enggan menyebutkannya. Ditanya apakah ada skenario ingin mengosongkan wagub, Junaidi menjawab semuanya bisa diskenariokan di dunia ini. \"Semuanya bisa diskenariokan seperti Allah berskenario dalam 6666 ayat agar manusia menjalani hidup dengan benar,\" ujar sembari bercanda. Sementara itu, Wakil Ketua II DRD Provinsi Bengkulu H Ahmad Zarkasi meminta gubernur untuk segera memilih 2 dari 3 nama tersebut, kemudian menyampaikan kepada DPRD Provinsi.

\"Memang kita akui bahwa yang menentukan cawagub itu memang hak prerogratifnya gubernur, namun tolongkan pikirkan juga masalah kepentingan masyarakat se-provinsi Bengkulu,\" katanya saat dihubungi,kemarin.

Ia mengaku masyarakat sudah jenuh dan lelah karena hampir 2 tahun lalu tidak memiliki gubernur, namun saat ini sudah memiliki gubernur, namun wakilnya  yang tidak ada. \"Akan terjadi ketimpangan jika roda pemerintahan ini hanya dijalankan oleh gubernuir dan sekda,\" ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta kepada partai pengusung untuk melakukan koordinasi dengan  gubernur, hal ini dirasakan sangat penting agar gubernur bisa mengenali dan melakukan komunikasi yang intens dengan calon wakilnya.

\"Saya rasa pera partai pengusung sangat menentukan, jika dilakukan komunikasi yang baik  maka gubernur pun akan menerimanya, jangan benar-benar ditinggalkan,\" sampainya.

Gubernur sendiri menanggapi hal itu dengan santai, bahkan ia bertanya kapasitas pimpinan DPRD mengomentari hal tersebut. Menurutnya, jika dalam kapasitas sebagai individu, maka ia tidak tidak mempersoalkannya karena masing-masing orang bebas berpendapat. Namun apabila berkapasitas sebagai institusi, maka harus disampaikan dalam paripurna. \"Semua orang memiliki hak untuk berbicara, jadi silahkan saja jika sebagai individu, kalau membawa institusi mesti disampaikan dalam paripurna,\" ujar santai.

Masih Fokus Sebagai Sekda Rencana mundurnya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Drs H Asnawi A Lamat dari jabatannya kemungkinan besar batal dilakukan. Sejauh ini hubungan Sekda dengan Gubernur Bengkulu masih tetap harmonis. Bahkan Sekda tak pernah absen mendampingi Gubernur menghadiri berbagai kegiatan penting.

Seperti saat menghadiri acara Porbank di kompleks BI di jalan Bali, kemarin, Sekda dan gubernur pun selalu berdampingan dan sedikitpun tak menunjukkan tanda-tanda ketidak-harmonisan.

Saat dikonfirmasi, Sekda enggan berkomentar masalah tersebut. Ia mengaku sejauh ini ia belum berpikir terlalu jauh tentang pengunduran dirinya. Fokusnya untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Sekda Provinsi Bengkulu. \"Sekarang saya maih fokus dengan tugas saya,\" ucapnya di sela-sela kunjungannya ke semua stan pameran peserta Porbank, kemarin.(400)