Isu SBY Dikudeta, Para Pensiunan Jenderal Pasang Badan

JAKARTA--Menjelang Pemilu 2014, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak mengadakan pertemuan tertutup dengan sejumlah kalangan. Setelah Senin lalu mengadakan pertemuan dengan Prabowo Subianto, Rabu (13/3) Presiden SBY kembali menggelar pertemuan dengan tujuh purnawirawan jenderal TNI. Ketujuh jenderal itu di antaranya Jenderal TNI (purn) Luhut Panjaitan, Jenderal TNI (purn) Subagyo HS, Jenderal TNI (purn) Fahrul Rozi, Letjen TNI (purn) Agus Wijoyo, Letjen (purn) Johny Josephus Lumintang, Letjen TNI (purn) Sumardi, dan Letjen TNI (purn) Suaidi Marasabessy Usai pertemuan, Luhut Panjaitan menjelaskan,  pihaknya mendukung SBY agar menjalankan masa pemerintahannya hingga tuntas 2014 mendatang. Meski, beberapa pihak di luar berencana untuk menjatuh SBY sebelum usai masa jabatannya. \"Kami nilai sangat tidak pantas kalau ada pemikiran-pemikiran inkonstitusional seperti itu dan itu pemikiran segelintir manusia yang menurut hemat kami tidak pantas,\" ujar Luhut dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (13/3). Luhut mengaku para purnawirawan sudah mendengar isu akan ada yang menjatuhkan SBY dari jabatan Presiden pada Maret 2013 ini. Ia berharap rencana itu tidak terlaksana karena akan mengganggu program pemerintah sebelum jabatan SBY usai. \"Menurut kami itu akan menganggu pencapaian yang sudah didapat  dan kalau terjadi, yang rugi pada akhirnya adalah rakyat kita. Itu pemikiran segelintir manusia yang menurut hemat kami tidak pantas, dan kami merespon itu dengan keras,\" tegas Luhut. Pemerintahan SBY, kata dia, memang masih ada beberapa kekurangan di beberapa bagian. Namun, harus dilihat juga sisi positifnya. Terutama dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, kata dia, tidak ada alasan kuat pihak luar untuk menjatuhkan SBY sebelum masa jabatannya usai. \"Kami melihat prestasi Presiden ini harus betul-betul diselesaikan sampai 2014 dengan baik. Jadi kalau ada pikiran yang mengkritik agak dalam bahwa presiden tidak melakukan tugasnya dengan baik, kami dengan tegas mengatakan itu tidak benar,\" pungkas Luhut. (flo/jpnn)