BENGKULU, BENGKULUEKSPRESS.COM - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun anggaran (TA) 2023 telah disahkan dengan pendapatan daerah sebesar Rp 2,89 triliun sedangkan belanja daerah Rp 2,97 triliun, dalam rapat paripurna ke-14 di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, dengan agenda pandangan akhir fraksi, Selasa (29/11/2022).
Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri, yang didampingi Waka III, Erna Sari Dewi, dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri, serta diikuti anggota dewan lainnya, jajaran instansi vertikal, pimpinan OPD dan pihak terkait lainnya.
Dari pandangan umum yang dibacakan delapan juru bicara (jubir) setiap fraksi DPRD Provinsi Bengkulu disetujui jika Raperda RAPBD TA 2023 dapat dibahas dan dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD TA 2023.
Selain itu, juga menyampaikan beberapa pandangan untuk menjadi pertimbangan Pemprov menjalankan kebijakan kedepan.
BACA JUGA:APBD 2023 Diproyeksikan Defisit Rp 80 M, Pemprov Bengkulu Diminta Optimalkan PAD
Seperti yang disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI-P, Edwar Samsi, ia menyatakan setuju dengan RAPBD TA 2023 yang sudah dibahas dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Serta meminta Pemprov Bengkulu dalam hal ini Gubernur dan jajarannya untuk dapat berupaya menciptakan sumber pendapatan baru dan meningkatan sumber yang ada untuk menutupi defisit anggaran tersebut.
"Dengan adanya proyeksi defisit APBD sebesar Rp 80 M itu, kita minta adanya fokus pada pengoptimalan dan peningkatan PAD," ujar Edwar.
Selain itu, juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal infrastruktur transportasi yang terhambat selama 2 tahun akibat pandemi Covid-19.
"Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya infrastruktur jalan dan jembatan. Karena akses jalan menjadi jantung ekonomi masyarakat untuk menghadapi ekonomi global 2023," ujar Edwar.
Di sisi lain Gubernur Bengkulu, DR drh Rohidin Mersyah MMA yang mengikuti rapat paripurna secara daring dari luar daerah menyampikan ucapan terima kasih dan apresiasi terhadap semua pihak sehingga RAPBD 2023 dapat disahkan menjadi Perda APBD 2023.
Kemudian berjanji akan melanjutkan berbagai program yang sudah direncanakan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) yang telah disusun sebelumnya.
"Tertundanya pembangunan selama 2 tahun ini benar-benar menekan ekonomi kita, untuk itu ditahun 2023 mendatang kita akan kembali melanjutkan semua program yang sudah tertuang didalam RPJMD," kata Rohidin.
Pemprov juga akan segera menindaklanjuti catatan setiap Fraksi khsusunya dibidang infrastruktur yang selama 2 tahun ini terhambat akibat Pandemi Covid-19.
Sedangkan untuk defisit anggaran yang mencapai 80 Miliar, dirinya beserta jajarannya akan segera mengoptimalkan potensi dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ada.