BENGKULU, BENGKULUEKSPRESS.COM - Ikatan Guru Indonesia (IGI) Provinsi Bengkulu menemui Komisi IV untuk mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu segera mengusulkan formasi untuk pengangkatan PPPK Guru untuk 524 orang yang lulus Passing Grade (PG).
Diterima langsung Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi dan didampingi Wakil Ketua Komisi IV, Septi Yuslina, pertemuan berlangsung di ruang rapat Komisi Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (29/11/2022).
Edwar mengungkapkan, persoalan pengangkatan 524 orang guru honorer yang lulus PG merupakan anggaran. Akan tetapi tidak sepenuhnya pengangkatan PPPK ini anggarannya dari Pusat.
Pemerintah Pusat hanya menganggarkan untuk gaji pokok, sedangkan untuk tunjangan dan yang lainnya dialokasikan di APBD, hal inilah yang menjadi inti persoalan menurutnya.
BACA JUGA:Ops Pekat Nala Polda Bengkulu, Ratusan Orang Diamankan dan Ribuan Barang Bukti Disita
"Tapi kita akan mengupayakan, meminta kepada Pak Gubernur untuk mengajukan formasi PPPK ini, sekaligus juga menyampaikan kekurangan anggaran kita ini," ungkap Edwar.
Untuk itu, DPRD Provinsi Bengkulu mendorong Pemprov dalam hal ini Gubernur Bengkulu, DR drh Rohidin Mersyab MMA dapat mengusulkan formasi PPPK ditahun 2023 mendatang.
Disaat yang sama, dia menyampaikan agar permasalahan kekurangan anggaran dapat juga disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
"Kita minta agar segera bersurat ke Kemen-PAN, BKN dan Kementerian Keuangan supaya jelas nanti jawabannya. Perlu diingat juga APBD kita ditahun 2023 defisit sampai 80 Miliar, jadi jalannya hanya bersurat," ujar Edwar.
Dia juga menyampaikan, sebenarnya Pemprov telah mencoba mensejahterakan guru honorer meskipun belum sesuai UMP.
Selama ini kan gaji mereka hanya 300 ribu, tapi karena kebijakan Gubernur dinaikkan jadi 1 juta. Kita harap kedepan paling tidak bisa UMP," kata Edwar.
Disisi lain, Sekretaris Ikatan Guru Indonesia (IGI) Provinsi Bengkulu, Feri Vahleka mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan Gubernur tidak pernah bersedia bertemu dengan 524 orang guru honorer.
"Kita sangat menyayangkan, proses dari awal Gubernur tidak mau bertemu dengan kawan-kawan secara langsung, hari ini mereka demo besok Gubernur muncul dimedia. Kita sangat menyangkan itu, padahal Gubernur dipilih oleh rakyat," sesal Feri.
Dia menjelaskan, pihaknya telah bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan pihak Kementerian meminta agar Pemprov dapat mengusulkan formasi untuk PPPK
"Kita pernah diundang Mendikbud bersama 200 orang guru kita sampaikan, dan hasilnya Pemprov seharusnya mengajukan kalau persoalan anggaran jika belum diajukan bagaimana. Diakhir BKD baru menyampaikan pernah ada surat, tapi mana suratnya ini yang kita pertanyakan," jelas Feri.