BENGKULU, BENGKULUEKSPRESS.COM - Guna Mempercepat digitalisasi di Provinsi Bengkulu, Pemprov Bengkulu bekerjasama dengan BNI melakukan terobosan mencanangkan Program Smart Province sebagai upaya mempercepat inklusi keuangan.
Gubernur Bengkulu DR drh Rohidin Mersyah MMA, mengatakan langkah penerapan sistem Smart Province di pemerintah daerah telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 Pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), serta langkah strategis pihak perbankan, pelaku usaha dan pemerintah daerah ini akan mampu mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, hingga mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat.
“Dengan adanya progtam smart province dan digitalisasi layanan masyarakat yang ke depannya kami harapkan akan mampu membuat Bengkulu sebagai provinsi yang memiliki sistem transaksi keuangan daerah, tata kelola, serta integrasi sistem pengelolaan keuangan yang transparan," ungkap Rohidin, Rabu (24/8).
BACA JUGA:Pemangkasan Pohon di Liku Sembilan Kembali Dilanjutkan, Buka Tutup Jalan Diberlakukan
Implementasi Smart Province dan digitalisasi layanan masyarakat menjadi hal yang krusial dimasa pemulihan ekonomi tahun ini.
Hal ini akan mendukung transparansi transaksi keuangan daerah, tata kelola, serta integrasi sistem pengelolaan keuangan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
Di samping itu, digitalisasi diyakini akan mendorong pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional.
"Kita berharap langkah ini juga mampu mendorong pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif guna meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital,” sambung Rohidin.
Di sisi lain Direktur Layanan dan Jaringan, Ronny Venir menuturkan, implementasi Smart Province ini juga sebagai bentuk dukungan BNI kepada segenap pemerintah daerah menuju 100 Smart City yang merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan.
Implementasi Smart Province di Bengkulu ini, ia juga membuka peluang untuk dapat bekerjasama dengan Bank Bengkulu, sebagai Bank milik Pemprov.
Gerakan ini bertujuan membimbing Kabupaten/Kota dalam menyusun Masterplan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.
“Ini bentuk kontribusi lebih kami terhadap tata kelola dan pengembangan ekonomi digital di Bengkulu. Kami berkomitmen untuk memberikan solusi finansial yang menyeluruh," terang Ronny.
Di sisi lain BNI juga memberikan dukungan pembiayaan untuk membantu memberdayakan dan meningkatkan daya saing pelaku Usaha UMKM.
Smart Province membantu pemerintah daerah untuk menggunakan teknologi informasi dalam membangun ekosistem berbasis digital dalam melakukan tata kelola keuangan daerah.
Adapun ruang lingkup kerja sama ini antara lain adalah smart government untuk solusi manajemen informasi sistem keuangan PEMDA, solusi penerimaan berbagai jenis pajak atau pendapatan, dan solusi pembayaran.