Informasi ini diperoleh dari salah seorang pejabat teras di lingkungan Pemprov Bengkulu. Sehingga, menimbulkan spekulasi jika rencana menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena Junaidi ingin mememasukan Edy Waluyo sebagai salah satu calon wagub yang direkomendasikan Dewan Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Junaidi tidak menampik, tetapi juga tidak mengakuinya. Dia mengatakan, belum bicara person (nama) soal cawagub. \"Saya baru bicara kriteria-kriteria, tidak bicara person. Kalau kita bicara kriteria, misalnya tinggi 150 cm, jadi yang memiliki kriteria (syarat) itu semua boleh mendaftar,\" katanya.
Junaidi menginginkan Partai Demokrat memberikan kesempatan kepada siapapun yang memenuhi kriteria yang diusulkan. Sehingga tidak dibatasi hanya tiga calon yang mendaftar. \"Saya tidak bicara person, tapi kriteria. Kalau tiga nama itu nanti masuk lagi ya silahkan. Tapi jangan dibatasi cuma tiga orang,\" katanya.
Diibaratkan orang yang mau menikah, Junaidi tidak cocok dengan calon yang direkomendasikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Hal ini ditengarai tidak masuk kriteria yang diinginkan. Sebab, Junaidi merasa rekomendasi tersebut belum mengakomodir kriteria yang diinginkannya. Padahal, yang memenuhi kriterianya sangat banyak. \"Kenapa yang lain tidak bisa masuk. Ibarat yang mau kawin kan saya. Yang mau cari pendampingkan saya. Kalau dulu zaman Siti Nurbaya, ya dijodohkan. Tapi kalau zaman sekarang ya lihat dululah calonnya,\" ujar SBY.
Dia juga mempertanyakan mekanisme penunjukan calon wagub oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Karena terkesan membatasi calon-calon yang akan mendaftar. \"Kenapa dibatasi, kenapa yang lain tidak bisa. Apa dasarnya Majelis Pertimbangan Partai Demokrat memilih itu. Yang mau menikah kan saya. Harusnya yang memenuhi kriteria boleh mencalon semua,\" katanya.
Saat ditanya, kenapa kriteria tersebut terkesan terlambat diajukan? Dia kembali menjelaskan jika, sebelumnya telah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Mantan gubernur Sumatera Barat itu menyarankan agar Junaidi setelah dilantik untuk menemui Presiden membicarakan program, sekaligus menyerahkan kriteria Cawagub. Melalui Kepala Biro Administrasi pemerintahan Setda Pemprov, gubernur menyurati presiden untuk menghadap.
Melalui SMS, surat tersebut dibalas jadwal pertemuan dengan presiden pada 14 Februari. \"Tapi, tanggal 14 Februari belum tiba, saya tiga nama sudah turun. Jadi, tidak ada peran saya dalam menentukan cawagub. Saya masih ingin tetap ketemu dengan presiden, selain membicarakan kriteria perwaguban, juga program-program,\" katanya.
Sementara itu, Ketua DPP PAN Provinsi Hatta Rajasa mengisyaratkan, jika PAN harus mendukung cawagub yang diusung oleh Partai Demokrat. PAN sangat hati-hati dalam menentukan cawagub, karena tidak ingin bersinggungan dengan rekomendasi SBY, yang juga besannya. Dalam rangka menjaga etika politik yang dibangun secara nasional, PAN memberikan jatah kursi wakil gubernur Bengkulu kepada Partai Demokrat.
Dalam minggu ini, informasinya rekomendasi dari PAN akan turun, mendukung tiga nama yang direkomendasikan Ketua Dewan Majelis Tinggi Demokrat SBY dan Sekretaris Jero Wacik, yaitu Dian Syahroza, Sultan B Najamudin dan Edison Simbolon. Dengan demikian, calon yang mendaftar melalui PAN peluangnya sangat tipis.
Namun demikian, salahs atu bakal calon wakil gubernur yang mendaftar melalui PAN, Drs Asnawi A Lamat MSi mengatakan tetap optimis, sebelum ada keputusan final. \"Masih ada peluang ya kita tetap berharap. Sampai saat inikan belum ada keputusan final,\" kata Asnawi. (100)
Rekom SBY Final Menanggapi penolakan terhadap tiga nama cawagub yang direkomendasi Ketua Dewan Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh Gubernur H Junaidi Hamsyah, Ketua DPD Demokrat Provinsi Edison Simbolon SSos MSi mengatakan Partai Demokrat tidak akan merubah rekomendasi tersebut. Dia mengatakan, rekomendasi presiden selaku Ketua Dewan Majelis Tinggi tersebut menunjukan keputusan tersebut sudah final. Dikatakannya selama ini Partai Demokrat melakukan mekanisme partai.
\"Setelah gubernur dilantik definitif, kita semua merespon Mendagri yang meminta agar segera proses pemilihan wakil gubernur. Jadi, gubernur sebagai pengambil kebijakan, wagub sebagai pengawas,\" katanya.
Kemudian, dikatakannya Partai Demokrat nelakukan verifikasi calon wagub. Dia mengatakan ada 17 nama ikut diverifikasi untuk diusulkan kepada Dewan Majelis Tinggi partai Demokrat. Selaku Pengurus Demokrat, Edison mengatakan telah mengusulkan nama-nama kepada Dewan Majelis Tinggi. Hasil sidang Majelis Tinggi, munculah tiga nama yang direkomendasikan yaitu Dian, Sultan dan Edison. \"Tugas saya sudah selesai menjalankan perintah partai, menyerahkan rekomendasi tersebut kepada gubernur.
Tahapannya di Partai Demokrat itu sudah clear, sehingga muncul tiga nama. Selanjutnya kewenangan gubernur untuk mengirimkan 2 nama ke DPRD Provinsi,\" katanya.
Dia mengatakan, bagi Demokrat dari tiga nama tersebut tidak ada persoalan siapa yang akan dipilih gubernur. Karena semua tersebut adalah kader Demokrat. \"Partai Demokrat sudah final. Rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh Ketua ketua Dewan Majelis Tinggi, saya rasa tidak mungkin terjadi perubahan,\" katanya. \"Karena sudah melalui beberapa evaluasi maksimal mungkin. Tiga nama itu, siapa saja tidak masalah, karena semua kader Demokrat,\" katanya.
Dia menegaskan SBY tidak mungkin mencabut lagi rekomendasi yang sudah ditandatangani. \"Tapi kalau gubernur mau ketemu dengan presiden ya silahkan,\" jelasnya.
Menurutnya, mesi banyak non kader juga menginginkan posisi wakil gubernur, Partai Demokrat berprinsip jika masih ada kader yang mampu, harus lebih diutamakan. \"Kalau ada kader yang mampu, kenapa mesti yang lain,\" ujarnya. Terkait dengan PAN, yang juga mendukung tiga nama yang diusulkan Demokrat, dia mengaku sudah menduga sejak awal.
Karena, bukan rahasia lagi jika antara PAN dan Demokrat memiliki hubungan khusus. \"PAN Demokrat sudah ada kesepakatan-kesepakatan. Jika yang diusung PAN, Demokrat mendukung. Jika yang diusung Demokrat, PAN mendukung. Itu, bukan kemauan saya, tapi kebijakan pusat,\" ujarnya. (100)