Junaidi Tolak Usulan Demokrat

BENGKULU,BE - Dinamika pengisian kursi wakil gubernur (Wagub) diprediksi akan semakin panas. Di luar dugaan, Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah SAg MPd menolak rekomendasi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait tiga nama calon wakil gubernur dari Partai Demokrat, yaitu Dian Syahroza, Sultan B Najamudin dan Edison Simbolon.

Penolakan ini, karena Junaidi sebagai gubernur merasa tidak dilibatkan dalam memilih pendamping. Terlebih, dirinya mengaku memiliki kriteria-kriteria tersendiri siapa cawagub yang diinginkan. \"Kalau Wagubkan saya pernah menyampaikan kepada Pak Hatta (Ketum DPP PAN), kenapa mekanismenya terbalik,\" kata Junaidi.

Dia mengatakan, semestinya dia mengawali proses pemilihan wakil gubernur dengan menyurati DPRD Provinsi, memberitahukan jika membutuhkan wakil gubernur. Junaidi memang sangat respon peryataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar pemilihan wakil gubernur segera diisi. \"Tetapi kenapa saya belum mengirimkan surat ke DPRD Provinsi, karena Mendagri menyarankan  agar saya melapor kalau sudah dilantik dan melaporkan program,\" ujarnya.

Melalui Kepala Biro Administrasi Pemerintahan, Junaidi menyurati Presiden dengan tujuan ingin menghadap. Setelah itu, surat tersebut dibalas melalui SMS, jika diminta ke istana pada 14 Februari 2013 lalu.

\"Tapi belum sampai pada tanggal 14 Februari, tiga nama  sudah keluar.  Artinya tidak ada sama sekali peran saya dalam menentukan cawagub. Sebagai daerah yang otonom, peran wagub ya semestinya dilibatkan,\" katanya. Dia mengatakan, memiliki kriteria-kriteria sendiri dalam memilih wakil gubernur. \"Saya tidak bicara person, tapi saya punya kriteria-kriteria. Dengan kriteria silahkan calon-calon mendaftar lewat parpol,\" ujarnya.

Dia mengatakan akan menyurati lagi presiden agar diberikan waktu menghadap. Surat kepada presiden sudah dilayangkan oleh Kepala Biro Administrasi Pemerintahan. \"Kemarin sudah saya minta lagi karo pemerintahan kirim surat lagi ke presiden untuk menghadap. Intinya bukan masalah wagub saja, tetapi juga bicara program untuk ketemu presiden,\" katanya.

Junaidi mengklarifikasi, jika tidak pernah dimarah oleh Hatta Rajasa. Dia mengaku, hanya dipanggil bersama kepala daerah se Indonenesia yang diusung PAN, melakukan koordinasi menjelang pemilu 2014. \"Saya dimarahi Hatta, itu bohong.  Jadi, seluruh gubernur dan wakil gubernur  yang diusung PAN, dikumpulkan oleh Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa di Hotel Sahid,\" ujarnya.

Dia mengatakan, Hatta tidak menyangka jika secepat ini tahun politik. Oleh  karena itu dia meminta gubernur dan wakil gubernur dari PAN, untuk  tetap bekerja, \"jangan berlebihan berpolitik,\" katanya. Selain itu harus menggandeng media untuk mensosialisasikan program kerja dan kinerjanya selama ini.  \"Bagaimanapun tunggang  langgang kita bekerja, tanpa disorot oleh pers (media) orang tidak melihat. Dianggap tidak bekerja. Sebaliknya orang yang baru turun kemarin, disorot oleh pers dianggap sudah bekerja,\" katanya.

Dia mengatakan, jika kepala daerah programnya disorot oleh masyarakat karena bagus, maka secara tidak langsung juga akan mendongkrak citra PAN. \"Tujuannya ya  menyukseskan pemilu nama PAN terangkat,\" katanya.

Sementara itu, DPP PAN   tidak mencalonkan cawagub, karena menghormati calon yang diusulkan partai Demokrat. PAN lebih memilih menjaga etika politik, karena menganggap jatah wakil gubernur milik Demokrat. karena Junaidi Hamyah selaku gubernur dianggap representatif dari PAN. (100)