Dewan Sarankan Gubernur Isi Jabatan Eselon ll yang Mumpuni dan Bisa Kerja

BENGKULU, bengkuluekspress.com - Gubernur Bengkulu disarankan, agar menempatkan dan mengisi jabatan pejabat tinggi pertama (JPT) atau eselon ll yang mumpuni dan bisa berkeja. Hal itu diungkapkan, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Suimi Fales, SH. MH, Selasa (21/9). Pasalnya, sebelumnya sebanyak 35 orang pejabat mengikuti job fit uji kompetensi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pemerintah Provinsi Bengkulu. Para pejabat itu terdiri dari 29 orang Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, 3 Kepala Dinas dari Bengkulu Tengah dan Lebong serta 3 Sekretaris Daerah dari Bengkulu Selatan, Kaur dan Rejang Lebong. \"Penempatan pejabat eselon II dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu aga dapat benar-benar menjalankan tugasnya dan sesuai kompetensi profesional,\" kata Suimi. Pria akrab disapa Wan Sui itu mengatakan, penempatan pejabat setingkat eselon ll harus memprioritaskan orang-orang yang membidangi berkompeten dan profesional. Jangan sampai dibawah masalah suka atau tidak suka apalagi malah menempatkan orang-orang yang tidak bisa bekerja. \"Jangan sampai, gubernur meletakan pejabat eselon ll seperti sebelum-sebelumnya. Pejabat eselon ll Pemprov Bengkulu harus memiliki akses ataupun jaringan ditingkat kementrian dan lembaga dipusat,\" ujarnya. Karena, sambungnya, agar mereka bisa menarik atau menjemput program melalui dana dari APBN atau pusat untuk menunjang pembangunan di Bumi Rafflesia. \"Bukan malah membelanjakan dana APB Provinsi dengan dinas (DL) dan pergi kesana-sini tanpa progaram prioritas yang jelas,\" sesalnya. Ia menambahkan, selama ini kebiasaan pejabat di Pemprov Bengkulu hanya bisa mengotak-atik APBD. Maka komisi I meminta penempatan pejabat eselon ll untuk mengisi kekosongan jabatan itu jangan menempatkan orang-orang yang hanya bisa menggunakan APBD saja, tetapi bisa memperioritaskan program dengan menjemput dana dari pusat. \"Memang pejabat Pemprov saat ini sangat banyak yang harus dievaluasi, karena banyak yang tidak tanggap. Terlebih pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal,\" tutupnya.(HBN)