BENGKULU, Bengkuluekspress.com - Realisasi pembangunan khususnya bidang infrastruktur yang tertuang dalam APBD Provinsi Bengkulu, belum berjalan maksimal. Hal itu diakui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Ir Mulyani, Selasa (22/6). \"Realisasi pembangunan infrastruktur tahun anggaran ini, memang mengalami keterlambatan. Apalagi saat ini sebagian besar masih proses lelang, baik untuk pengawasan maupun pekerjaan fisiknya,\" kata Mulyani, Selasa (22/6). Ia mengungkapkan, hal itu disebabkan, anggaran dana yang sebelumnya diperuntukan, ada yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Sehingga dilakukan review design sebelum diusulkan untuk dilakukan lelang. \"Maka harus melakukan review design terhadap rencana pembangunan infrastruktur sebelum dilakukan tahapan lelang,\" ungkapnya. Wanita akrab disapa Ning itu mengungkapkan, seperti halnya hasil perencanaan dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 10 milyar. Seharusnya teranggarkan juga sebesar Rp. 10 milyar. \"Mengingat jika dananya tidak mencukupi, mengharuskan dilakukan review design,\" ujarnya. Mulyani mengakui, jika dilakukan review design membutuhkan waktu, maka proses lelangnya mengalami keterlambatan dalam pengusulannya. Terlebih setelah proses lelang berjalan, juga masih ada proses sanggahannya. \"Namun untuk proses review design yang sudah selesai, saat ini telah mulai dilakukan lelang di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Bengkulu,\" tegasnya. Berdasarkan data di webiste LPSE Provinsi Bengkulu, usulan paket lelang yang baru disampaikan Dinas PUPR Provinsi, baik untuk pekerjaan pengawasan maupun pembangunan infrastruktur, baik jalan, jembatan, bangunan dan saluran irigasi sebanyak 15 paket. Sedangkan yang belum masuk, diakui, disamping masih ada yang proses review design, juga sedang persiapan berkas.(HBN)
Kategori :