BENGKULU, bengkuluekspress.com - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu diminta untuk cepat menyerahkan proposal kegiatan. Pasalnya, pada Juli 2020 mendatang, proposal kegiatan tersebut akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Drs Hamka Sabri MSI mengatakan telah menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk segera menyerahkan proposal kegiatan. Hal tersebut dilakukan agar dapat segera dimasukkan pada penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
\"KUA-PPAS ini bulan depan akan kita serahkan ke DPRD maka diminta kepada OPD Teknis agar menyampaikan kepada seluruh organisasi dibawahnya untuk segera menyampaikan proposal kegiatan,\" kata Hamka Sabri usai Rapat Pembahasan/Evaluasi Untuk Dana Hibah Wajib, Senin (8/6).
Ia mengaku, penyerahan proposal kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan realisasi anggaran di lingkungan Pemprov Bengkulu. Dengan maksimalnya realisasi anggaran maka diharapkan dapat mendorong perekonomian di daerah ikut bergerak.
\"Percepatan penyerapan anggaran dilakukan demi mendongkrak perekonomian daerah, di samping juga mencegah dampak perlambatan ekonomi akibat Covid-19,\" tuturnya.
Ia menambahkan, di awal tahun ini, pemerintah telah menggelontorkan berbagai anggaran yang berdampak langsung bagi masyarakat. Misalnya saja penyaluran dana untuk penanganan Covid-19 dan sebagainya.
\"Tujuannya agar terjadi peningkatan dari belanja daerah dalam rangka mengimbangi efek seasonal kuartal I yang masih melambat,\" tambahnya.
Selain meminta OPD untuk menyerahkan proposal kegiatan, Hamka mengaku telah menerima usulan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu untuk memanfaatkan Dana Pilkada sebesar Rp 10 miliar. Dana tersebut nantinya akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk pembelian APD (Alat Pelindung Diri) dalam upaya penanganan Covid-19.
\"Dengan Ketua KPU sudah saya sampaikan melalui WA, agar kiranya memanfaatkan kalaupun tidak melakukan rasionalisasi terhadap anggaran itu, minimal tidak menambah karena kondisi keuangan kita terbatas dan kita juga mengalokasikan untuk kepentingan Covid-19,\" tutupnya.(999)