BENGKULU, bengkuluekspress.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief kembali menyuarakan penolakannya atas ketetapan pemerintah yang memutuskan bakal melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 pada 9 Desember mendatang.
\"Jangan ada pesta di tengah rakyat tengah menderita. Pastikan pandemi yang tengah terjadi benar-benar telah berakhir. Ini setiap hari naik terus loh. Pemerintah belum memiliki data apapun untuk membuktikan bulan Desember Covid-19 ini tuntas. Triliunan anggaran untuk Pilkada lebih baik untuk mengatasi pandemi yang kasusnya saat ini terus meningkat,\" tegas Riri kepada BE, kemarin (7/6).
Anggota Kaukus Perempuan Parlemen RI ini menegaskan, melibatkan 105 juta rakyat Indonesia sebagai pemilih, terlalu banyak nyawa yang dipertaruhkan bila pilkada serentak 2020 dipaksakan pada 9 Desember mendatang. \"Dalam kondisi tidak ada pandemi aja, korban jiwa dari putra-putri terbaik bangsa yang menjadi penyelenggaran pemilihan begitu banyak, apalagi di tengah pandemi. Coba pikirkan dengan logis,\" ungkapnya.
Riri menegaskan, pilkada serentak 9 Desember 2020, juga berpotensi dimanfaatkan oleh petahana yang saat ini mayoritas menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
\"Sebelum diputus 9 Desember aja sudah banyak yang disemprit karena dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan popularitas pribadi. Artinya kalau tetap ngotot 9 Desember, demokrasi justru berpotensi tercederai dengan berbagai pelanggaran,\" tutup Riri.
Data terhimpun, lembaga kesehatan dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), World Health Organization (WHO), telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global yang belum dapat diprediksi kapan pandemi tersebut akan berakhir. Pilkada Serentak 2020 akan melibatkan 270 daerah dengan anggaran yang disepakati KPU bersama 270 kepala daerah melalui naskah perjanjian hibah daerah sebesar Rp9.9 triliun. (151)