CURUP, bengkuluekspress.com - Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten Rejang Lebong Pranoto Majid SH MH mengungkapkan biaya untuk Pilkades tahap III di Kabupaten Rejang Lebong ditanggung sepenuhnya oleh APBD. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Pilkades dilarang menggunakan anggaran lain termasuk Dana Desa (DD).
\"Untuk Pilkades serentak tahap III di Kabupaten Rejang Lebong ini anggarannya semuanya kita siapkan melalui APBD, sehingga dilarang menggunakan anggaran lain termasuk dari DD,\" tegas Pranoto disela-sela rapat koordinasi lintas sektor menjelang pelaksanaan Pilkada di ruang Rapat Sekda Kabupaten Rejang Lebong Kamis (28/11) kemarin.
Dijelaskan Pranoto sesuai dengan peraturan yang baru, anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Pilkades serentak harus merupakan anggaran Pemerintah Daerah. Hal tersebut berbeda dengan pelaksanaan Pilkades sebelumnya yaitu tahap I dan II yang anggarannya dibebankan melalui APBDes. Hal tersebut tidak lagi diberlakukan salah satunya mengantisipasi adanya pungutan kepada para calon. \"Jadi sekarang murni menggunakan dana desa meskipun anggaran yang kita siapkan cukup minim,\" aku Pranoto.
Anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk pelaksanaan Pilkades serentak tahap III di 56 desa di Kabupaten Rejang Lebong pada 20 Februari 2020 mendatang menurutnya hanya sekitar Rp 1 miliar. Ia berharap anggaran tersebut cukup untuk mensukseskan Pilkades tahap III di Kabupaten Rejang Lebong.
Sementara itu, terkait dengan rapat lintas sektor yang dilaksanakan kemarin, menurut Pranoto tak lain untuk mengkoordinasikan terkait dengan pelaksaanaan Pilkades di Kabupaten Rejang Lebong. Dimana dalam rapat tersebut sejumlah pihak terlibat mulai dari Polres, kejaksaan hingga dari TNI.
Dengan adanya koordinasi lebih awal tersebut, maka Pranoto berharap bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2020 mendatang. \"Hari ini kita melakukan koordinasi lintas sektor, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terlebih lagi pelaksanaan Pilkades kita ini hampir bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada,\" demikian Pranoto.(251)