Bahkan, ada sekitar 1.400 bidan desa di setiap Puskesmas yang bertugas melayani Jampersal tersebut. \"Saya kira terlalu naif jika tidak tersosialisasikan. Setiap desa ada bidan desa yang jumlahnya sama dengan jumlah desa yaitu 1.400 desa,\" ujar Hendarini, usia rapat dengan gubernur, di Setda Pemprov.
Menurutnya, keberadaan bidan disetiap desa seharusnya telah mensosialisasikan Jampersal. Program ini sudah berjalan lebih satu tahun untuk menekan angka kematian. Setiap ibu yang akan melahirkan di Puskesmas dan RSUD berhak mendapatkan pelayanan Jampersal. \"Bahkan setiap bidan desa sudah membuat nota kesepahaman pelaksanaan Jampesal, dengan menggandeng dukun kelahiran (beranak),\" ujarnya.
Meski demikian, kemungkinan ada desa-desa yang sangat jauh dari jangkauan belum tersentuh program tersebut. Sehingga, kesulitan untuk mendapatkan pelayanan Jampersal. \"Yang jelas setiap Puskesmas memiliki Jampersal,\" katanya. Alokasi Jampersal, disediakan sesuai dengan kebutuhan. \"Berapapun kebutuhan akan dianggarkan,\" ujarnya.
Dikatakannya, 2013 target program Jampersal menjangkau 0,019 persen dari total penduduk di Provinsi Bengkulu. Biaya klaim persalinan yang ditanggung negara sebesar Rp 550 ribu ditambah biaya pemasangan alat kontrasepsi sebesar Rp 100 ribu. Biaya tersebut masih ditambah biaya perawatan pasca-bersalin sebesar Rp 20 ribu.
\"Meski angka kematian ibu dan bayi sudah berada di bawah angka nasional, namun program Jampersal terus ditingkatkan sosialisasinya,\" katanya.
Sebelumnya Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah meminta dinas terkait meningkatkan sosialisasi program Jampersal hingga ke pelosok desa. Ia menilai program Jampersal belum tersosialisasi dengan baik, terutama ke pelosok desa yang terbatas akses informasi sehingga perlu ditingkatkan. \"Sebaiknya, diiklankan dengan bahasa daerah, di setiap radio. Saya saja sering mendengarkan iklan radio bahasa Serawai,\" ujarnya. (100)