Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti menghimbau, kepada unit-unit pelayanan publik dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu maupun kabupaten dan kota, agar memaksimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan bukan justru sebaliknya.
\"Pelayanan yang diberikan, dengan menghindari pungli yang tidak resmi. Berikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan bukan cepat atau lambatnya tergantung pada pungutan yang pemberian,\" ujar Sekdaprov usai Rapat Kerja (Raker) Satgas Saber Pungli Provinsi Bengkulu, Kamis (18/7)
Nopian menekankan, kerja satgas saber pungli ini bukan targetnya pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) saja, tetapi yang terpenting bagaimana mencegah agar jangan sampai terjadi lagi pungli di Provinsi Bengkulu. \"Upaya pencerahan tersebut dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat ataupun OPD, agar tidak lagi melakukan pungli,\" jelasnya.
Sekda menjelaskan, meski kinerja tim saber pungli saat ini sudah sangat baik, hanya saja pihaknya tidak ingin lagi mendengarkan terjadi OTT pungli baik di lingkup Pemprov, kabupaten dan kota dalam wilayah Bengkulu ini. Untuk itu kepada instansi pelayanan publik yang selama ini disinyalir masih melakukan praktek pungli tersebut, kedepan agar tidak lagi melakukannya.
\"Diimbau kepada masyarakat juga agar tidak lagi memberikan sesuatu ataupun dalam bentuk uang kepada unit pelayanan publik, dalam upaya mempercepat terhadap apa yang diinginkannya. Begitu juga kepada petugas, agar mulai dari sekarang berkomitmen untuk menolak praktek pungli,\" imbuhnya.
Ditanya soal anggaran dana untuk satgas saber pungli, ditambahkannya, Pemprov Bengkulu sendiri, selain mendorong kabupaten serta menyediakan anggaran dana untuk honor, tetapi juga biaya operasional tim saber pungli dalam bekerja. \"Pemprov menambah anggaran dana untuk kerja tim saber pungli, karena memaksimalkan kinerja bukan saja didukung honor, namun juga biaya operasional,\" tutupnya. (HBN)