\"Angka keseimbangan NTP adalah 100. Jika NTP di bawah 100 berarti daya beli petani rendah, namun jika NTP di atas 100 berarti petani mendapat keuntungan,\" kata Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Dyah Anugrah Kuswardani MA, kemarin (11/6).
Menurutnya, penurunan NTP disebabkan menurunnya indeks yang diterima petani sebesar 1,00 persen. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 1,01 persen. Ditambah lagi, beberapa subsektor pertanian juga mengalami penurunan seperti tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat, dan perikanan tangkap.
\"Pada Mei lalu tanaman pangan turun -1,94 persen, tanaman perkebunan rakyat -4,28 persen, dan perikanan tangkap -0,83 persen,\" ujar Dyah.
Meski begitu, beberapa subsektor mengalami kenaikan diantaranya peternakan 0,48 persen, perikanan 0,40 persen, hortikultura 0,54 persen, dan perikanan budidaya 0,91 persen. Hal ini disebabkan beberapa subsektor tersebut masih memiliki potensi yang cukup strategis di Bengkulu.
\"Kalau peternakan, perikanan, hortikultura, dan budidaya perikanan masih sangat baik di Bengkulu, sementara sektor lainnya masih mengalami perlambatan ekonomi diakibatkan harga komoditas yang belum membaik,\" ungkap Dyah.
Seperti diketahui, sektor tanaman pangan mengalami penurunan -1,94 persen disebabkan panen yang cukup tinggi sehingga menyebabkan harga gabah di tingkat petani turun. Sementara penurunan NTP juga dialami tanaman perkebunan rakyat sebesar -4,28 persen karena harga komoditas sawit dan karet hingga kini belum juga membaik. Ditambah lagi subsektor perikanan tangkap yang mengalami penurunan sebesar -0,83 persen akibat pasokan ikan yang terbilang banyak di pasar.
\"Kalau kita cermati permasalahan yang dialami petani dan nelayan merupakan masalah yang kerap terjadi,\" ujar Dyah.
Pakar Ekonomi Universitas Bengkulu, Prof Dr Kamaludin mengaku, perlu adanya sebuah upaya yang dilakukan pemerintah agar beberapa subsektor yang mengalami defisit bisa surplus pada bulan berikutnya. Langkah yang dapat dilakukan diantaranya memastikan Bulog menyerap seluruh gabah masyarakat dengan harga yang tinggi, kemudian menjaga harga komoditas sawit dan karet tetap terjaga dengan penerbitan Pergub dan sebagainya, dan terakhir mendorong ekspor hasil perikanan tangkap sehingga nelayan tetap mengalami keuntungan. \"Saya pikir pemerintah perlu melakukan hal tersebut, karena kalau ekonomi mereka baik maka daerah juga menjadi sejahtera,\" tutupnya.(999)