Sebab Didukung Pemerintah Pusat
BENGKULU, Bengkulu Ekspress -Program strategis untuk mendongkrak ekonomi Bengkulu terus digenjot. Baik itu pengembangan Bandara Fatmawati menjadi bandara internasional, pengembangan Pelabuhaan Pulau Baai, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), rencana pembangunan jalan tol Bengkulu-Lubuk Linggau Sumatera Selatan (Sumsel) dan pembangunan rel kereta api dari Pelabuhaan Pulau Baai ke Kota Padang Rejang Lebong.
Sebab, program tersebut sudah mendapatkan dukungan penuh oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat datang ke Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu. Janji presiden untuk melakukan percepatan, juga terus dorong oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Bahkan untuk memastikan program tersebut berjalan, rencananya pada bulan Maret mendatang, Presiden Joko Widodo akan kembali datang ke Provinsi Bengkulu.
\"Sudah dijadwalkan dengan Paspamres, Maret beliau (presiden) datang lagi ke Bengkulu. Untuk memastikan program yang sudah kita terangkan, berjalan,\" terang Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (19/2).
Dikatakannya, program strategis untuk mendongkrak ekonomi itu semuanya mendapatkan persetujuan. Bahkan presiden dan wapres pun mengapresiasi rencana tersebut. Ketika datang ke Bengkulu, presiden juga telah memperintahkan menteri terkiat, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam mempercepat program tersebut. \"Sekarang kita menunggu proses itu dikementeriaan,\" paparnya.
Agar kementerian berjalan cepat memperhatikan Bengkulu, Rohidin menegaskan, dirinya akan langsung mendatangi satu persatu menteri berkaitan untuk berkoordinasi. Rencananya, pada minggu depan, gubernur akan langsung datang ke Kementerian terkiat tersebut. \"Rencananya, minggu depan, saya akan koordinasi dengan menteri terkait,\" tambah Rohidin.
Sementara itu, Rohidin juga mengatakan, program yang dijanjikan dipercepat oleh presiden, lantaran presiden menyakini ketika Bengkulu dibuka keterisolirannya, maka ekselarasi ekonomi di Bengkulu akan berjalan. \"Provinsi Bengkulu yang kecil ini, ketika dibuka infrastruktur pendukungan, maka ekonomi itu akan berjalan,\" terangnya.
Selain itu, dalam kedatangan presiden pada bulan Maret mendatang itu, presiden juga akan menyelesaikan persoalan kampung nelayan, yang belum selesai sampai saat ini. Baik itu persoalan lahan yang akan dihibahkan oleh PT Pelindo II ke masyarakat, maupun pembenahaan infrastruktur yang akan dilakukan. \"Penyelesaian kampung nelayan juga dilakukan. Karena penandatanganan MoU pemprov, pemkot, PT Pelindo II itu sudah ditandatangani,\" ujar Rohidin.
Berbagai persoalan penyelesaikan program strategis itu, ialah seperti penetapan Pelabuhan Pulau Baai sebagai KEK. Permasalahan saat ini, dari 17 syarat KEK itu tinggal 2 syarat yang belum bisa terpenuhi yang menjadi tanggungjawab oleh PT Pelindo II. Dua syarat itu ialah surat pernyataan kepemilikan nilai ekuitas (paling sedikit 30% dari nilai investasi) dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK. Lalu terkait, program strategis nasional (PSN) satu-satunya di Bengkulu yaitu pembangunan jalan tol Bengkulu-Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Sejauh ini, pemprov telah mendorong menyelesaikan finalisasi trase jalan tol.
Sementara dokumen basic design, Analisa dampak lingkungan (Andal) dan dokumen perencanaan pengadaan tanah sedang dalam proses penyelesaian. Permasalahannya, dalam mempercepat itu Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) belum mengeluarkan suarat penugasan kepada PT Hutama Karya untuk membangun jalan tol ruas Bengkulu-Lubuk Linggau sepanjang 95 Km.
Kemudian pembangunan jalur kereta api Kota Padang-Pulau Baai, sekarang Skema pembiayaan pembangunan rel kereta api itu direncakanan melalui skema KPBU dengan dikerjakan oleh PT Trans Rentang Nusantara. Persetujuan trase juga telah dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan dan Gubernur Bengkulu. Namun demikian, sampai saat ini kendalanya, proses lelang belum dilakukan.
Sebab, penjaminan pembiayaan KPBU oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan belum ditetapkan. Lalu rencana pengalihan pengelolaan Bandara Fatmawati ke PT Angkasa Pura II masih belum direalisasikan. Sebab, Kementerian Keuangan belum mencabut SK BLU, untuk melepaskan pengelolahaanya ke PT Angkasa Pura II. \"Ini yang kita dorong untuk cepat diselesaikan oleh Kementerian dan instansi terkait,\" pungkas Rohidin.(151)