BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun 2019 telah disahkan pada bulan Desember 2018 lalu. DPRD Provinsi Bengkulu memastikan akan mengawal dengan serius, agar program yang telah dianggarkan direalisasikan secara keseluruhan. Ketua Komisi III DPRD Provinsi, Jonaidi SP MM upaya pengawalan ini tidak hanya dilakukan oleh DPRD, tapi juga dibutuhkan peran oleh semua pihak.
\"Mari kita sama-sama kawal, agar APBD Provinsi benar-benar direalisasikan,\" terang Jonaidi kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (11/1).
Menurutnya, pengawalan harus dilakukan secara maksimal. Mengingat pada APBD 2018 lalu, sejumlah alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur tidak direalisasi. Bahkan tahun ini, beberapa program yang tidak direalisasikan itu kembali dianggarkan.\"OPD harus kerja cepat, termasuk proses lelang. Kalau tidak cepat dilelang, bagaimana mau direalisasikan,\" tambahnya.
Masyarakat, lanjutnya, sudah cukup kecewa dengan janji-janji program yang sudah disampaikan. Jika janji-janji itu tidak kunjung direaliasaikan, seperti contoh, alokasi anggaran untuk pembangunan jembatan Lubuk Mindai yang nyaris merenggut korban jiwa. Bukan hanya dalam APBD tahun ini dianggarkan, APBD 2017 dan 2018 juga sudah dianggarkan. \"Tidak terlaksana karena tidak dilelang. Kalau seperti inikan masyarakat yang rugi,\" paparnya.
Senada, Anggota DPRD Provinsi Dapil Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, Tantawi Dali SSos, MM mengungkapkan, tidak ada alasan lagi OPD telat untuk melakukan lelang kegiatan pembangunan. Karena APBD sudah disahkan, dan personilnya juga sudah ada.
\"Evaluasi dari Mendagri sudah rampung. Jadi kita minta kegiatan untuk pembangunan infrastruktur segera dilelang, sehingga tidak ada yang tidak terealisasi,\" tutup Tantawi. (151)