Potensi PAD Bengkulu Bocor, DPRD Soroti Perusahaan Gunakan BBM dari Luar Daerah

BENGKULUEKSPRESS.COM – DPRD Provinsi Bengkulu menyoroti rendahnya kontribusi pajak dari sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara yang beroperasi di Bengkulu. Meski meraup keuntungan dari sumber daya alam daerah, banyak perusahaan dinilai belum maksimal memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Persoalan itu mencuat dalam rapat koordinasi antara DPRD Provinsi Bengkulu bersama sejumlah perusahaan yang digelar untuk membahas optimalisasi penerimaan pajak daerah dari sektor swasta.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, dan dihadiri sejumlah perwakilan perusahaan, di antaranya PT CDE, PT Agro Muko, PT Sandabi Indah Lestari, PT Firman Ketahun, PT Darian Pratama, serta beberapa perusahaan lainnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD menemukan masih banyak perusahaan membeli bahan bakar minyak (BBM) di luar Provinsi Bengkulu. Akibatnya, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang seharusnya menjadi pemasukan daerah justru tidak masuk ke kas Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Tak hanya itu, banyak kendaraan operasional perusahaan yang masih menggunakan pelat nomor luar daerah. Kondisi tersebut membuat pajak kendaraan bermotor tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Bengkulu.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, mengatakan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebenarnya telah memberikan berbagai kemudahan guna mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan daerah.

BACA JUGA:AHM Best Student 2026 Tantang Pelajar Hadirkan Solusi Kreatif Berbasis SDGs

BACA JUGA:Hari Laut Sedunia di Pasar Bawah, 4 Sepeda Listrik Menanti Peserta Jalan Santai

“Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah memberikan berbagai kemudahan. Pajak BBM sudah diturunkan, ada diskon balik nama kendaraan sampai 50 persen dan program pemutihan. Jadi tidak ada alasan lagi bagi perusahaan yang beroperasi di Bengkulu untuk tidak memberikan kontribusi kepada daerah,” kata Teuku.

Menurutnya, sangat disayangkan jika perusahaan yang selama ini hidup dan berkembang di Bengkulu justru belum memberikan kontribusi maksimal terhadap daerah tempat mereka beroperasi.

“Perusahaan ini beroperasi di Bengkulu, memanfaatkan sumber daya alam Bengkulu, hidup dan berkembang di Bengkulu. Namun kontribusi terhadap daerah masih sangat minim. Ini tentu menjadi perhatian serius DPRD,” tegasnya.

Dalam pembahasan rapat juga terungkap salah satu perusahaan perkebunan besar, PT Agro Muko, masih mengirim crude palm oil (CPO) melalui Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat. Kondisi tersebut dinilai membuat potensi penerimaan daerah dari aktivitas ekspor tidak masuk ke Bengkulu.

DPRD menilai persoalan ini harus segera menjadi perhatian serius. Terlebih saat ini Pemerintah Provinsi Bengkulu tengah membutuhkan dukungan anggaran yang besar untuk menopang berbagai program pembangunan daerah.

Teuku menyebut, pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat membuat daerah harus lebih optimal menggali potensi pendapatan, termasuk dari sektor pajak perusahaan yang beroperasi di Bengkulu.

Sumber: