Efisiensi Anggaran Ketat, Pemkab Mukomuko Akselerasi Skema 'Creative Financing'

​BENGKULUESKPRESS. COM – Pemerintah Kabupaten Mukomuko bergerak taktis mengantisipasi potensi pelambatan pembangunan akibat pengetatan anggaran fiskal. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), pemerintah daerah kini mulai mengakselerasi penerapan skema pembiayaan inovatif atau creative financing.

​Langkah ini diambil guna menjaga keberlanjutan program prioritas di tengah kebijakan efisiensi anggaran, agar realisasi pembangunan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kemampuan APBD.

​Pembahasan percepatan skema pembiayaan inovatif tersebut melibatkan unsur strategis di lingkungan Pemkab Mukomuko, mulai dari Asisten II Setdakab, jajaran Kepala OPD teknis, hingga Bagian Pembangunan Setdakab Mukomuko.

​Kepala Bapperida Mukomuko, Singgih Pramono, menegaskan bahwa kondisi fiskal yang dinamis menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam mencari sumber pendanaan pembangunan yang sah.

BACA JUGA:Jamaah Haji Indonesia Diamankan Aparat Saudi karena Diduga Merekam Wanita Secara Diam-Diam

BACA JUGA: Terus Melesat, CBR Series Kembali Harumkan Indonesia di ARRC Buriram

​“Sekarang kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada APBD semata. Di tengah tren efisiensi, daerah harus mulai membuka peluang pembiayaan lain yang legal, produktif, dan tetap menguntungkan bagi daerah,” ujar Singgih.

​Menurut Singgih, keterbatasan ruang fiskal jangan sampai menjadi "lampu merah" bagi layanan publik. Ia menekankan perlunya perubahan pola pikir (mindset) birokrasi dari pola konvensional menuju pendekatan yang lebih kreatif.

​Beberapa pola creative financing yang tengah dijajaki meliputi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kolaborasi strategis pihak ketiga, hingga optimalisasi potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.

​“Intinya, bagaimana program prioritas tetap jalan meski ruang fiskal terbatas. Yang kita cari adalah pola pembiayaan yang lebih efektif, legal, dan berkelanjutan bagi masyarakat Mukomuko,” tambahnya.

​Singgih juga memberikan instruksi tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk jeli mengidentifikasi program yang layak dibiayai melalui skema alternatif ini.

​“Perangkat daerah jangan terpaku pola lama. Jika ada peluang pembiayaan yang sah dan tidak memberatkan keuangan daerah secara jangka panjang, itu harus dimanfaatkan maksimal,” tegasnya.

​Strategi ini diharapkan mampu memperkuat daya tahan fiskal Mukomuko, terutama dalam mendukung proyek infrastruktur besar dan pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan pendanaan stabil.

​“Pembangunan tidak boleh melambat hanya karena keterbatasan anggaran. Kita terus mencari terobosan agar setiap program yang menyentuh masyarakat tetap terealisasi,” tutup Singgih. (**)

Sumber: