Plt Gubernur Bengkulu Pertanyakan Gabah Padi Bengkulu Dibawa Keluar Melalui Daerah Lain

Plt Gubernur Bengkulu Pertanyakan Gabah Padi Bengkulu Dibawa Keluar Melalui Daerah Lain

 

\"RohidinBengkulu, Bengkuluekspress.com - Pelaksana tugas(Plt) Gubernur Dr. H. Rohidin Mersyah MMA, mempertanyakan pengelolaan huller (mesin giling) padi di Bengkulu. Mesin penggilingan padi di daerah ini dinilai tidak beroperasi optimal.

Hal itu terkait masih banyaknya gabah padi Bengkulu, seperti di Bengkulu Selatan, keluar tidak melalui pintu ekonomi Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.

\"Jadi sumber daya Bengkulu seperti crude palm oil (CPO), kopi, batu bara yang keluar bukan lewat pintu ekonomi Bengkulu termasuk gabah ini tidak lagi keluar ke daerah lain,\" pungkas Rohidin.

Di Kabupten Bengkulu Selatan, gabah masih keluar melalui Provinsi Lampung. Sementara di Bengkulu Utara masih keluar melalui pintu ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

\"Ada huller besar di Daerah Bengkulu Selatan tidak beroperasi dengan baik termasuk gudang penjemuran di Pino Raya (Bengkulu Selatan),\" jelas Rohidin saat diwawancarai BE di Kantor Gubernur, Jumat (18/5).

Rohidin menerangkan, semestinya Badan Urusan Logistik (Bulog), Dinas Pertanian Pangan Provinsi Bengkulu dan Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bengkulu, turun mengeksekusinya langsung ke kabupaten berkaitan. Nah hasil penggilingan dari huller tadi dapat dibeli Bulog dengan harga yang menguntungkan petani.

Jika regulasi mekanisme seperti ini berjalan dengan baik, maka gabah kering tidak akan lagi keluar ke daerah lain. Penekanan di lapangan ini yang masih perlu didiskusikan lagi.

\"Beberapa kali kita adakan rakor (rapat koordinasi) lintas sektor mengenai inflasi harga beras yang melonjak di Provinsi Bengkulu. Ini salah satu penyebabnya,\" tukas Rohidin.

Untuk melakukan itu semua, pemerintah bersama Bulog sudah merapatkan solusinya. Pertama membangun gudang, kedua bagaimana mekanisme pembelian gabah dan harganya, dan yang ketiga mesin pengelolaan.

\"Saya ingin pastikan ini tidak terulang lagi. Namun ini kan pemikiran operasional nya harus diterjmahkan oleh kabupaten/kota,\" kata Rohidin. (HBN)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: