Wabup: Penyerapan Anggaran Harus Efektif dan Transparan

BINTUHAN, Bengkulu Ekspress - Wakil Bupati (Wabup) Kaur Hj Yulis Suti Sutri, mengingatkan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kaur dalam realisasi penyerapan anggaran triwulan pertama dapat berjalan normal sesuai target dan tidak tertumpuk pada triwulan tiga dan empat.

Hal ini disampaikan Wabup saat membuka acara sosialisasi rapat pimpinan Sistem Monitoring Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (Sismontepra) di Gedung Serba Guna (GSG) Pemda Kaur, Selasa (27/3).“Melaui Sismotepra ini untuk mengetahui langkah-langkah kita dalam pengendalian percepatan penyerapan belanja daerah dan percepatan pengadaan barang dan jasa,” kata Wabup.

Dikatakan Wabup, pelaksanaan Tepra ini selain untuk percepatan penyerapan anggaran belanja daerah, juga pengadaan barang dan jasa, agar penyerapan anggaran berjalan normal sesuai target dalam rangka menghubungkan rencana penyerapan anggaran atau target, dengan realisasi penyerapan anggaran di masing-masing OPD. Dimana sistem pelaporan Tepra adalah melalui Sismontepra yang dipantau langsung oleh lembaga kebijakan pengadaan barang.

“Untuk itu, pengawasan pengelolaan dan penggunaan anggaran, harus lebih efektif, transparan dan akuntabel, serta mengevaluasi sejauh mana peningkatan pembangunan di segala bidang,” harapnya. Sementara itu, Tepra ini untuk mempermudah pengawasan penyerapan anggaran pada OPD. Hal ibi berdasar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2015, Simontepra ini harus diaplikasikan, karena langsung terintegrasi dengan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengendalian serapan anggaran oleh pemerintah daerah dan pusat secara realtime. Apalagi Simontepra sudah terintegrasi langsung dengan staf kepresidenan,” terangnya. Ditambahkannya, aplikasi ini mempermudah OPD dan kecamatan dalam penyampaian laporan penyerapan anggaran karena dilakukan secara online melalui internet. Selain itu, sistem ini untuk mempermudah pengendalian serapan anggaran oleh pimpinan pemerintah daerah maupun pusat.

“Makanya saya minta kepada OPD melalui Tepra ini jangan ada terlambat dalam menyusunan anggaran, dan jangan sampai akhirnya tidak masimal dalam penyampaian laporanya,” jelasnya.(618)

Sumber: