Baru 22 Paket Selesai Lelang

ARGA MAKMUR, Bengkulu Ekspress - Dari 126 paket proyek di Kabupaten Bengkulu Utara nilai total Rp 130 Miliar lebih tahun 2018 ini, baru 22 paket dengan total pagu anggaran Rp 12 Miliar lebih yang sudah dilelang. Sisanya masih dalam proses pembuatan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP).

‘’Sudah ada 22 paket yang dilelang melalui LPSE hingga saat ini,’’ ujar Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) kepada Bengkulu Ekspress (BE), kemarin (4/3).

Adapun paket proyek yang sudah dilelang adalah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnsakertrans) sebanyak 9 paket dengan total pagu anggaran Rp 8 Miliar lebih, Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) 2 paket dengan pagu Rp 1,4 Miliar, Dinas Perdagangan (Disdag) 1 paket Rp 7,0 Miliar dan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) 10 paket Total pagu anggaran Rp 2,1 Miliar.

‘’Dari 9 paket yang sudah lelang di Disnakertrans, 4 paket masih proses dan 5 paket sudah selesai lelang. Sedangkan di Setdakab, Disdag dan DPUPR semuanya masih dalam tahapan proses lelang,’’ ungkapnya.

Disinggung lambannya SKPD menyampaikan lelang, ia mengaku karena masih dalam membuat RPP. Namun, pihaknya menekankan agar seluruh paket pekerjaan yang harus dilelang melalui LPSE dapat segera disampaikan.

‘’Memang saat ini posisinya belum telat. Kemungkinan RPP dari masing-masing SKPD disampaikan pada minggu kedua bulan Maret ini,’’ terangnya.

Terpisah, Wakil Bupati (Wabup) Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata SE menekankan agar pekerjaan fisik tahun 2018 berjalan sesuai jadwal. Untuk itu, seluruh SKPD dapat bekerja maksimal, terutama bagi pekerjaan yang harus melalui proses lelang di LPSE. Tak hanya itu, pekerjaan harus sesuai standar dan selesai tepat waktu sesuai kontrak.

‘’Segera lelang pekerjaan fisik. Sekarang sudah masuk bulan Maret. Apalagi, bagi pekerjaan yang harus melalui proses tender, akan memakan waktu lagi. Kita masih miliki waktu 9 bulan ke depan untuk menyelesaikan pekerjaan ini,’’ tegasnya.

Wabup melanjutkan, penilaian hasil kerja para kontraktor di tahun 2017 lalu harus menjadi acuan dan pertimbangan dalam memilih kontraktor di tahun 2018 ini. Jangan sampai memberikan pekerjaan kepada kontraktor yang bermasalah.

‘’Kita sudah tahu kontraktor itu bermasalah dalam pekerjaan di tahun 2017. Masa iya kita mau kasih lagi pekerjaan di tahun ini. Saya rasa SKPD tidak akan melakukan hal seperti itu,’’ tuturnya.

Wabup juga menyampaikan, pekerjaan di tahun 2018 harus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu, seluruh SKPD harus membuat surat ketegasan kepada LPSE, agar dapat menyeleksi kontraktor yang tidak memiliki rapor merah dan catatan hitam.

‘’Cari kontraktor yang benar-benar menguasai medan pekerjaan. Karena, kita tidak ingin proyek ini tidak selesai dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,’’ pungkasnya.(816) Paket Fisik Sudah Lelang LPSE