Bandara Fatmawati Dilepas ke Swasta

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana melepas Bandara Fatmawati Bengkulu ke pihak swasta agar tidak terlalu membebani keuangan negara. Wacana ini menyusul wacana Kementerian Perhubungan yang akan menswastakan Bandara Fatmawati dan 9 bandara lainnya serta 20 pelabuhan untuk diberikan kepada swasta. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, Ir Bambang Budi Djatmiko MM mengatakan, Kemenhub memang berencana menswastakan beberapa bandara dan pelabuhan agar tak lagi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya adalah Bandara Fatmawati yang akan dilego ke swasta.

\"Bandara Fatmawati nantinya akan kembali dilego ke swasta agar tak membebani negara melalui APBN karena selama ini cukup memberatkan,\" ujar Budi kemarin (16/10).

Budi mengungkapkan, jika sudah diswastanisai maka Bandara Fatmawati selain tidak membebani APBN, dengan menyerahkan sejumlah infrastruktur transportasi tersebut kepada swasta maka pemerintah juga akan mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). \"Jika sudah menjadi wewenang swasta selain tidak membebani APBN, PNBP negara juga akan meningkat dan ini menjadi lebih menguntungkan,\" ungkap Budi. Budi mengungkapkan, bandara-bandara tersebut tiap harinya hanya melayani beberapa penerbangan saja. Bahkan Menhub menyebut ada satu bandara yang sehari hanya melayani beberapa kali penerbangan. \"Semua bandara yang rencananya akan dilego ke swasta sehari hanya melayani beberapa flight saja sementara APBN yang digunakan cukup besar. Maka akan segera dilego ke swasta,\" ungkap Budi. Lebih jauh Budi mengungkapkan, seperti di Aceh ada 3 bandara namun kepala bandaranya hanya 1 orang dan hanya melayani penerbangan yang sangat sedikit sekali dalam sehari hanya melayani 1 kali penerbangan. \"Begitu juga Bengkulu sehari hanya melayani 15 flight, berbeda dengan Jakarta, 1 hari mampu 1.200 flight,\" imbuh Budi. Dijelaskan Budi, Kemenhub memiliki dua skema yang bisa dijadikan opsi dalam melepas bandara ke pihak swasta, diantaranya Joint Ventura antara BUMN dan swasta, ataupun swasta tanpa keterlibatan perusahaan milik negara. \"Tujuannya agar uang APBN yang tadinya kita pakai untuk membayar kegiatan-kegiatan Bandara, dapat dipakai untuk daerah lain yang lebih membutuhkan,\" jelas Budi. Dikatakan Budi, pihak swasta adalah spesialis sebagai operator, sehingga mereka diharapkan bisa mengelola Bandara lebih baik. Kemenhub berharap uang APBN yang bisa dipangkas tersebut bisa berikan kepada daerah yang lebih membutuhkan seperti pembangunan Bandara di Papua. \"Bandara di daerah yang pengoperasian tidak cukup optimal tersebut akan diserahkan ke swasta agar pengelolaannya optimal. Selanjutnya uang APBNnya bisa kita alokasikan utnuk pembangunan bandara di daerah lainnya yang membutuhkan,\" tutur Budi. Adapun bandara-bandara yang siap untuk diserahkan ke swasta, adalah bandara yang berada di Belitung, Bengkulu, Tjilik Riwut, Tarakan, Samarinda, Banyuwangi, Palu, Kendari, dan Jayapura. Sementara ada 20 pelabuhan yang sudah dan akan dilepas ke swasta diantaranya pelabuhan yang Probolinggo, Bima, Sintete, Waingapu, dan beberapa pelabuhan lainnya.(999)

Sumber: