Ratusan Paket Gagal Lelang APBD Rp 2,1 Triliun Ngendap

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Tidak terasa penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017, tinggal menyisahkan 4 bulan lagi. Namun sayang, total APBD Provinsi Bengkulu sebesar Rp 3,3 triliun, yang terserap masih diangka Rp 1,2 triliun. Artinya masih ada Rp 2,1 tiliun APBD ngendap alias tidak digunakan sampai dengan saat ini.

Pengendapan APBD ini akibat dari belum selesainya lelang 119 paket proyek provinsi, dari total paket lelang 297 paket. Dampaknya, 119 paket proyek itu terancam gagal lelang. \"Tidak semua gagal, ada yang sudah masuk proses lelang dan ada yang akan ditandatangai kontrak,\" terang Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA kepada BE, kemarin (29/8).

Dikatakannya, 119 paket yang belum selesai lelang, itu rata-rata ada dipengerjaan proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) dan 32 organisasi perangkat daerah (OPD) yang masuk dalam rapot merah, rendah serapan anggaran. 119 paket lelang itu sendiri masuk dalam evaluasi untuk segera ditindak lanjuti, dari sisa waktu yang ada.

\"Kita evaluasi semua, agar ditindaklanjuti. Karena laporan kita sudah turun diangka 109 peket yang akan dikebut,\" ujarnya.

Dari hasil rapat evaluasi, dihasilnya dari total paket lelang 297 peket, selesai lelang 12 paket atau 42,76 persen. Sementara proses lelang ada 47 paket atau 15,82 persen, proses administrasi di Unit Layanan Pengadaan (ULP) ada 4 Paket atau 1,35 persen.

Lalu untuk OPD yang masuk rapot biru atau paling banyak serapannya hanya ada d 3 OPD, rapor hijau 3 OPD, lapor kuning 6 OPD dan rendah serapannnya ada 33 OPD atau mendapatkan rapor merah. Hasilnya, serapan anggaran masih berada di 36,38 persen dari totaol terget 100 persen serapan anggaran. \"Iya memang deviasi kita masih jauh dari target. Ini moment perubahaan, kita akan lihat mampetnya dimana, maka kita evaluasi,\" tambah Rohidin.

Jika memang tidak terkejar pada APBD murni tahun 2017, maka efektifitas program dapat terelisasi dengan menganggarkan kembali di APBD perubahaan nantinya. Meski demikian, setiap OPD diminta untuk menelusuri kesalahaan minimnya serapan anggaran. Baik itu kesalahaan lokasi, penganggaran maupun proses lainnya. \"Di perubahaan harus dilihat betul-betul. Agar nanti bisa dikerjakan di APBD perubahaan,\" tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Parial SH menegaskan rendahnya serapan anggaran itu harus jadi cambukan pahit untuk kepala OPD. Jangan sampai nantinya anggaran yang sudah diprogramkan, masuk dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD 2017. \"Sayang kalau program yang dianggarkan tidak teralisasi. Ini harus jadi perhatian serius untuk kepala OPD,\" ungkap Parial.

Tak hanya itu, Parial juga mengungkapkan gubernur harus mengevaluasi semua OPD yang serapannya masih rendah. Sebab hal ini akan mengganggu semua program untuk masyarakat. Jika perlu, kepala OPD-nya juga ikut dievaluasi, jika memang tidak berkompeten untuk menyelesaikan serapan anggaran.

\"Masyarakat ini sudah menunggu program pemerintah. Jangan sampai masyarakat tidak lagi percaya dengan kinerja pemerintah. Sebab program yang sudah dianggarakan itu, sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat,\" tandasnya. (151)

Sumber: