Diduga Ada Manipulasi Data Calon Siswa Baru

Pindah Alamat, Lulus Perangkingan BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Dugaan manipulasi data mewarnai proses PPDB tingkat sekolah menengah pertama (SMP) jalur zonasi di Kota Bengkulu.

Dari data yang dikumpulkan Bengkulu Ekspress, dugaan manipulasi data terkait alamat rumah calon siswa baru. Alamat siswa itu dibuat mendekati sekolah yang dituju sehingga lulus perangkingan.

Data siswa yang diduga dimanipilasu itu adalah dengan inisial MAP dan SNP. Keduanya dari sekolah dasar yang sama di Kota Bengkulu yang terdaftar di SMPN 4 Kota Bengkulu.

Dalam pengumuman perangkingan siswa yang lulus seleksi, SNP berada dinomor urut 60-an ke atas, sedangkan MAP berada di perangkingan 100-an ke atas.

Awal kecurangan itu, diketahui seorang wali murid bernama Liza, bersama orang tua siswa lainnya. Mereka tahu bahwa MAP ini merupakan warga salah satu perumahan di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sudah tergeser saat pendaftaran awal;.

Namun ternyata berkasnya diterima setelah MAP terdaftar dengan pindah alamat ke Kelurahan Padang Harapan.

Hal yang sama doduga dilakukan dengan calon siswi berinisial SNP. Awalnya ia mendaftar dengan alamat Timur Indah Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka. Selanjutnya pindah alamat ke Kelurahan Jalan Gedang.

\"Pada hari ketiga MAP sudah dikeluarkan dari rangking sekolah, dan bersama-sama dengan saya mencari sekolah di luar, tiba-tiba pada hari terakhir pendaftaran (10/7) nama MAP muncul dan masuk dalam perangkingan siswa yang diterima, \" ungkap Liza, kepada wartawan di SMPN 4 Kota Bengkulu, kemarin (11/7).

Liza yang mengaku masih belum puas dengan hasil perangkingan itu, kemudian melakukan survey lokasi dan ia mendapatkan informasi jika alamat yang bersangkutan bukanlah alamat yang sebenarnya.

Untuk itu ia menagih janji kepala sekolah bersikap transparan PPDB tersebut atas kelengkapan data siswa. \"Ada dugaan pemalsuan data, karena untuk memasukkan berkas itu harus menyertakan KK dan KTP orang tua. Sedangkan KK, jikapun pindah harus 6 bulan sebelumnya, \" katanya.

Indikasi lainya adalah jika PPDB dihitung melalui jarak, maka kawasan Timur Indah sudah sangat jauh. \"Kok dia yang lokasinya jauh dari rumah saya, justru diterima, sedangkan anak saya yang juga tinggal di Timur Indah dan NEM tinggi terdelet, \" kata Liza berapi-api.

Ia menyatakan, melihat pemalsuan data tersebut diakhir-akhir masa ditutupnya PPDB, menjadi cela oknum untuk melakukan dugaan jual beli kursi di sekolah. \"Kami curiga dengan data itu, masa anak yang sudah terbuat (tergeser-red) bisa masuk lagi,\" tanyanya.

Kepala SMPN 4 Kota Bengkulu, Mala Hartati saat dikonfirmasi, menyerahkan sepenuhnya pada panitia PPDB. Ia pun kemudian meminta panitia PPDB untuk menjelaskan seluruh persoalan PPDB, kemudian pergi.

Sementara Emy Yulianti, didampingi bagian operator, Zulfan mengakui telah ada nama siswa MAP dan SNP yang diterimanya. Pihak sekolah tidak membenarkan maupun membantah telah menerima dua berkas dengan nama anak yang sama. \"Yang kami terima berdasarkan zonasi domisili, sehingga jika ada nama anak yang sama dengan alamat yang beda kami akan cek,\" katanya.

Selang beberapa menit ditunggu, panitia PPDB SMPN 4 belum menemukan data yang bermaksud. \"Jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran, sekolah pastikan akan mendelet nama itu,\" kata Emy.

Masih menurut Emy, pihak sekolah akan mencari berkas sekaligus memanggil kedua orang tua bersangkutan. Jika dugaan tersebut terbukti melanggar maka alamat terbaru akan kita delete. Emy juga membantah adanya dugaan jual beli kursi di sekolahnya.

Sementara itu Kepala Dinas Dikbud Kota Bengkulu, Dra Hj Rosmayetti MM ketika dikonfirmasi via sms, mengatakan, hari ini akan memanggil Kepala SMPN 4 Bengkulu. \"Besok (hari ini) akan saya panggil kepsek-nya. Terima kasih informasinya,\" balas Rosmayetti singkat.

Ancaman Sekolah Swasta Di sisi lain, Dibukanya kran bebas zonasi di sekolah negeri, mendapat protes dari Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Bengkulu. Pasalnya apa yang dilakukan Dinas Dikbud dengan membuka kran bebas zonasi mengancam keberlangsungan pelaksanaan pendidikan di sekolah swasta. \"Hampir setiap tahun, pemenuhan kuota bagi sekolah negeri terus dilakukan, \" ungkap Tim BMPS Bengkulu, Sutanpri MPdi.

Tindakan itu, kata dia, sebenarnya melukai pelaku pendidikan sekolah swasta, hampir setiap tahun pendidikan sekolah swasta selalu mengalami kekurangan. Tidak hanya itu, karena minimnya pendaftar ada sekolah swasta yang nyaris ditutup.

Mestinya dengan diberlakukanya sistem zonasi ini memberikan peluang dan angin segar bagi sekolah swasta untuk mendapatkan siswa baru.

Ia meminta kepada Dinas Dikbud untuk mematuhi aturan yang ada dan telah disepakati dalam petunjuk tekhnis (Juknis). Karena jika sekolah negeri selalu menampung desakan wali murid maka keluhan tidak terpenuhinya kuota di beberapa sekolah akan menjadi angin segar bagi sekolah yang gemuk untuk membuka ruang kelas baru.

\"Kami minta Dikbud patuhi aturan yang ada, kalau masalah terpenuhi, sampai kapanpun akan selalu kurang, \" sesal Sutanpri.(247)

Sumber: