Kajati: Kedekatan Tak Pengaruhi Proses Hukum

ARGA MAKMUR, BE- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu Sendjun Manullang SH MH memberikan penegasan dalam Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Bengkulun Utara (BU). Dia memastikan tidak ada istilah kedekatan dan pertemanan dalam penegakan hukum. Sehingga semua yang melakukan penyelewengan dan kesalahan, maka akan dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

\"Berteman-berteman. Tapi kalau kesalahan, tetap namanya kesalahan, kita akan proses sesuai hukum, \"ujar Kajati dalam sambutan di Balai Daerah BU, kemarin (8/2).

Kajati juga menyampaikan agar Pemerintah Daerah (Pemda) BU serta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk melakukan MoU. Sehingga jika, ada masalah mengenai gugatan dari masyarakat, maka kejaksaan dapat mendapingi dan mewakili pemerintah dalam penyelesaian proses hukumnya.

\"Contohnya di Provinsi Bengkulu, mengenai banyaknya aset yang bergerak ataupun tidak bergerak yang tidak jelas dan dibawa kabur oleh pensiunan yang tidak menjabat lagi. Maka kita akan proses agar aset itu dapat kembali,\" ungkapnya.

Tujuan ini, lanjutnya untuk kemajuan Pemda BU serta Provinsi Bengkulu secara keseluruhan. Sehingga Kajati menghimbau, tidak ada alasan lagi untuk tidak mendukung kepemimpinan Bupati BU Ir Mian untuk periode 5 tahun kedepan. \"Seluruh program Pemerintah Daerah Bengkulu Utara yang membangun kita akan dukung. Jangan pertanyakan lagi keabsahannya,\" ungkapnya.

Bahkan Kajati juga memerintahkan langsung Kajari Arga Makmur Fatkhuri SH untuk memberikan nasehat dan masukan kepada Bupati BU Ir Mian agar mencegah terjadinya penyimpangan serta kebijakan yang tidak sesuai.

\"Semua pihak harus berikan masukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Dan kepada pak kajari berikan masukan kepada pak bupati,\" tuturnya.

Tak hanya itu, Kajati juga mengingatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) bukanlah sebagai forum untuk membenarkan yang salah atau sebaliknya. Namun FKPD harus fokus pada tujuan bersama-sama memajukan daerah. \"Ini bukan forum Ewuh Pakewuh. Dan bukan pula untuk melegalkan kesalahan yang dilakukan pemerintah daerah,\" pungkasnya.(816)

Sumber: