Satpol PP Habis Kontrak, Rumdin Gub dan Wagub Tanpa Pengamanan

 

BENGKULU, BE - Terhitung 1 Januari 2017, seluruh kontrak kerja personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bengkulu berakhir, termasuk yang ditugaskan untuk menjaga rumah dinas (rumdin) gubernur dan wakil gubernur. Akibatnya, rumdin Gubernur Bengkulu Dr H Ridwan Mukti MH dan Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah tidak ada petugas yang berjaga. Sebab, kontrak personel Satpol PP untuk tahun ini belum dikeluarkan, karena harus diseleksi.

\"Satpol PP ini sengaja ditarik untuk dites ulang mana yang bertahan dan mana yang tidak,\" kata Wakil Gubernur Rohidin Mersyah MMA kepada BE, kemarin.

Kosongnya pengamanan ini juga disayangkan oleh Rohidin. Menurutnya, seharusnya pada akhir November lalu sudah dapat diketahui mana yang bertahan dan mana yang tidak sehingga pada Desember, Surat Keputusan (SK) untuk tahun ini sudah diberikan.

\"Kalau cepat selesai, Januari ini tidak terjadi kekosongan pengamanan. Seharusnya ini bisa cepat selesai,\" ujarnya.

Untuk pengamanan sementara, pemprov hanya menerjunkan satu orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjaga rumdin tersebut. Dipastikan satu orang pengaman ini tidak akan berjalan maksimal untuk melayanan masyarakat yang datang silih berganti.

\"Kalau cuma satu orang yang diperbantukan dalam pengamanan, tidak akan sangup,\" tambah Rohidin.

Wagub pun meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk berkerja lebih cepat memverifikasi tenaga honorer tersebut. Baik tenaga honorer Satpol PP, kebersihan, guru maupun penyuluh agar tidak mengganggu kesetabilan pelayanan masyarakat.

\"Ini contoh belum mampu untuk melaksanakan pekerjaan secara bersamaan. Sekarang BKD harus bekerja lebih keras lagi,\" terang wagub.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Bengkulu, Drs Ari Narsa JS mengatakan, seluruh tenaga honorer sedang dilakukan verifikasi dimasing-masing SKPD, termasuk Satpol PP. Verifikasi yang dilakukan ada yang melalui tes maupun penilaian lainnya. Mengingat, pemprov akan mengurangi jumlah honorer sekitar 35 persen dari total saat ini sekitar 2.174 orang honorer.

\"Pengurangan yang dilakukan sekitar 35 persen dari jumlah masing-masing tanaga honorer di SKPD. Jadi, ada yang dites maupun dinilai sendiri untuk menentukan siapa yang dipertahankan,\" terang Ari.

Untuk personel Satpol PP, dari jumlah sekitar 375 oranghanya 150 orang akan dipertahankan. Dimana seluruh Satpol PP ditugaskan sebagai personel keamanan, mengingat pemprov tidak lagi akan mempekerjakan tenaga honorer administrasi.

\"Tenaga honorer administrasi tidak ada lagi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah selesai semua verifikasinya,\" pungkasnya. (151)

Sumber: