Pembangunan Balai Adat Dinilai Mubazir

BENGKULU, BE - Selama empat tahun terakhir, Balai Adat Kota Bengkulu sudah empat kali direhab. Namun, hingga saat ini Balai Adat yang berdiri megah di samping Mapolres Kota Bengkulu tersebut belum juga dimanfaatkan.

Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu, Drs S Effendi MS menilai tidak dimanfaatkannya balai adat itu merupakan hal yang mubazir. Sebab, pembangunan dan perbaikan gedung itu sudah banyak menghabiskan uang rakyat.

\"Masyarakat bertanya terus mengenai pengelolaan balai adat. Mubazir bila tidak dimanfaatkan,\" ungkapnya kepada BE, kemarin (28/11).

Effendi menjelaskan, selama 4 tahun terakhir ini, BMA telah empat kali mengajukan surat permohonan untuk duduk bersama Pemkot dan DPRD Kota Bengkulu untuk membahas pengelolaan Balai Adat tersebut. Namun hingga saat ini hal tersebut belum terwujud.

\"Kami meminta kepado Pak Walikota dan anggota DPRD Kota mari kito duduk bersamo untuk membahas pengelolaan Balai Adat Kota,\" ajaknya.

Sebelumnya, ia juga mengaku sempat mendatangi kantor DPRD Kota Bengkulu untuk hearing membahas pengelolaan balai adat tersebut. Namun saat itu tidak satu pun anggota DPRD Kota yang bisa ditemui, sehingga hearing batal dilakukan.

\"Sangat sibuk sekali mungkin, jadi tidak bisa ditemui,\" beber Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Kesehatan Tri Mandiri Sakti (TMS) ini.

Menurutnya, bila Pemkot tidak mampu untuk mengelola balai adat tersebut, maka BMA siap sebagai pengelolanya. Effendi juga membantah isu yang berkembang di masyarakat tentang Balai Adat Kota Bengkulu pada tahun 2017 nanti akan dialih fungsikan menjadi kantor Bank Daerah.

Ia menjelaskan bahwa telah berkordinasi dengan Sekretaris Kota, balai adat tersebut tidak jadi dialih fungsikan.

\"Tidak jadi dialihkan. Kalau nanti balai adat itu dijadikan bank, masyarakat adat harus melakukan protes keras,\" tegasnya.

Dijelaskannya, keberadaan Balai Adat sangat penting sebagai wadah untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, dan mensosialisasikan adat istiadat di Kota Bengkulu. Untuk itu Balai Adat perlu dikelola secara baik. Ia menyebutkan, saat ini di Kota Bengkulu ada 26 etnis dan suku yang telah diidentifikasi oleh BMA.

\"Namonyo jugo balai, jadi tempat orang belungguk untuk membicarakan masalah adat,\" ujarnya.

Lanjutnya, dalam waktu dekat ia akan kembali menyurati Pemkot dan DPRD Kota Bengkulu untuk membahas pengelolaan Balai Adat itu. \"Kita maunya bertemu segi tiga, ada walikota, Ketua DPRD Kota, dan BMA. Kalau bisa bulan depan kita bertemu,\" pungkasnya.(cw1)

Sumber: