Banyak Pejabat Miliki Mobnas Lebih dari Satu

KOTA MANNA, BE - Fraksi Kesatuan DPRD menyoroti pejabat yang memiliki lebih dari satu kendaraan dinas. Kondisi ini menjadi persoalan karena pembangunan infrastruktur masih sangat kurang. Ironisnya, pemda selalu mengalokasikan anggaran hingga miliaran rupiah untuk membeli mobil dinas tersebut yang dinilai sebagai pemborosan anggaran.\"Saya menilai kalau pembelian mobil dinas saat ini hanya pemborosan uang saja.

Imbasnya, para pejabat dimanjakan karena memiliki mobnas lebih dari satu,\" kata Faizal Mardianto SH selaku ketua Fraksi Kesatuan, saat membacakan pendangan umum fraksi di ruang sidang DPRD, kemarin.

Disatu sisi, persoalan semakin runyam karena beberapa pejabat yang semestinya mendapatkan kendaraan dinas malah tidak mendapatkannya. Semestinya mobnas yang berlebih dan dikuasai oleh pejabat tertentu bisa ditarik pemerintah daerah untuk dipergunakan bagi yang belum mendapatkan. Hal ini sebagai bentuk efisiensi anggaran dibandingkan dengan membeli mobil baru. \"Pemerintah daerah harus berani menarik kendaraan dinas itu agar tiap tahun tidak perlu membeli mobnas baru,\" ujarnya.

Disamping itu juga ketidak hadiran bupati pada pandangan fraksi dipertanyakan. Pasalnya agenda itu dinilai sangat penting agar bupati mengetahui dan bisa memberikan jawaban atas pandangan fraksi yang disampaikan. Ketidak hadiran bupati itu dikarenakan menghadiri acara dakwah Partai keadilan Sosial (PKS) di rumah dinasnya dan mewakilkanya kepada Wakil Bupati Dr drh Rohidin Mersyah MMA untuk mendengarkan pandangan fraksi.\"Saya kecewa seharusnya pandangan fraksi ini didengar langsung oleh bupati, bukan malah diwakilkan,\" tukasnya.

Sementara itu,  fraksi lain pada umumnya menyoroti masalah ketidak beresan proyek dan  mutasi serta pengangkatan pejabat terindikasi naga bonar.\"Harapan kami bupati menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi dan tidak lagi diwakilkan,\" terangnya.

Sementara itu Bupati H Reskan Efendi Awaludin SE  melalui Kabag Humas Drs Azen House mengatakan kalau tidak hadirnya bupati pada paripurna DPRD BS disebabkan jadwal paripurna DPRD itu secara bersamaan dengan acara dakwah PKS tersebut.Untuk diketahui sambungnya sebagaimana informasi yang didapatnya dari DPD PKS kalau acara itu seyogyanya akan digelar pagi kemarin sekitar pukul 07.30 WIB. Namun karena ada sesuatu hal akhirnya pihak panitia memundurkan jadwal acara.

Saat bupati akan berangkat mengikuti paripurna, ternyata rombongan dari PKS sudah tiba di rumah dinas. Atas hal itu, akhirnya acara di DPRD diwakilkan kepada wakil bupati. \"Bupati tidak hadir bukan tidak menghargai paripurna DPRD. Namun karena keperluan lain yang sama pentingnya. Selain itu bupati akan menjawab semua pandangan fraksi tersebut,\" terangnya.(369)

Sumber: