Cerita Risma tentang e-Government, Tekan Korupsi dan Hemat Anggaran

BENGKULU, BE - Keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dalam menerapkan sistem pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik atau e-government, ditindaklanjuti dengan mendatangkan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini atau Risma, yang dinilai secara nasional berhasil menerapkan e-government di Pemkot Surabaya.

Dengan e-government, anggaran negara bisa dihemat, bisa memotong birokrasi, cukup melalui sistem elektronik. Begitu juga dengan korupsi dan suap, bisa ditekan melalui sistem tersebut, karena antara pihak terkait tidak perlu bertemu.

\"Dengan sistem elektronik ini, kita tidak harus ketemu. Tidak ada harus ada komitmen apapun. Asalkan sesuai dengan sistem, akan masuk. Jika tidak, sistem itu akan menolaknya,\" ujar Risma, usai memberikan materi sistem e-government, dalam acara koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di hadapan Gubernur, Walikota, dan Bupati se-Provinsi Bengkulu, di aula Gedung Serbaguna (GSG) Pemprov Bengkulu, Rabu (21/9).

Menurut dia, dalam sistem pemerintahan, distorsi perencanaan anggaran atau pemutarbalikan fakta aturan dan penyalahgunaan wewenang bisa saja terjadi. Contohnya, dalam pembelian kertas di Pemkot Surabaya, pernah terjadi pembengkakan anggaran. Belum lagi dengan tender atau lelang-lelang lainnya. \"Ketika saya cek, menggunakan sistem dan pemaduan harga sebenarnya, ternyata ada pembengkakan anggaran lebih dari Rp 3 miliar dan jelas ketauan. Maka sistem ini (e-goverment) dilakukan untuk melakukan penghematan anggaran,\" katanya dalam kegiatan yang diselenggarakan KPK bekerjasama dengan Pemprov Bengkulu dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu.

Dengan sistem e-government yang dibangunnya sejak 2003, Risma mengaku sudah bisa menghemat penggeluaran anggaran daerah. Anggaran itu kemudian dialihkan Pemkot Surabaya untuk fasilitas sekolah gratis bagi pelajar, baik di sekolah negeri maupum swasta. Begitupun dengan biaya tambahan untuk kesahatan bagi pengguna BPJS juga dapat dianggarkan.

\"Alhamdulilah dengan sistem ini seluruh lansia miskin setiap hari dapat makan, anak yatim dapat makan, anak cacat setiap hari dapat makan. Bahkan untuk lansia sebulan 4 kali dapat tambahan makanan dan sebulan sekali cek kesehatan gratis,\" beber Risma.

Fasilitas pendidikan wifi gratis juga dapat dinikmati, baik di dalam maupun luar sekolah. Seperti taman juga diberikan wifi gratis. Setidaknya ada 11 taman yang free wifi, 600 sekolah negeri dan swatsa free wifi. Rumah sakit dan puskesmas free wifi. Bahkan untuk proses perizinan dan pembuatan akte, cuma dibutuhkan waktu 3 jam dan mampu digunakan melalui akses via handphone.

\"Memang pertamanya susah, tapi jika kita terus menjalankan aksi. Maka sedikit demi sedikit, masyarkat akan tau dan merasakan manfaatnya. Efeknya, masyarakat akan mendukung langkah kita,\" tegasnya.

Dampak positif atas pengelolah pemerintahan dengan sistem e-government sangat banyak sekali. Terlebih ketika mendapatkan masalah, maka sistem tersebut akan langsung melaporkan apa yang terjadi. Begitupun dengan penyelesainya, akan dapat mudah dan cepat terselesaikan.

\"Contohnya, kalau ada masalah guru yang banyaknya 18 ribu, tidak mungkin saya harus bilangin satu persatu. Bagaimana mungkin, kalau dibetul satu, yang satunya lagi bermasalah. Cara yang mudah, bagamana visi dan misi kita sama sampai ketingkat bawah, ialah dengan menggunakan sistem. Jadi bukan manusia lagi menggerakan tapi sistem atau alat yang menggerakkan,\" ungkap Risma.

Dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi pada Pemprov Bengkulu, yang juga dihadiri Bupati Sidoarjo Saiful Ilah; Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang; Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah RI Dadang Kurnia Ak MBA; Wakil Gubernur Bengkulu, DR drh Rohidin Mersyah MMA; Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol M Ghufron MM MSi; Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu, Ali Mukartono SH MM; Ketua DPRD Provinsi, Ihsan Fajri SSos; Bupati, Walikota dan Ketua DPRD se-Provinsi Bengkulu tersebut, Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti mengatakan, upaya yang dilakukan oleh Walikota Surbaya tersebut bukanlah hal yang mudah. Karena sistem yang digunakan perusahaan ini harus dipaksakan untuk dilakukan oleh sistem pemerintah. Terlebih distorsi yang dilakukan pada sistem pemerintah sudah banyak sekali terjadi. \"Tentu tidak mudah melalukannya. Namun dengan tekat yang kuat, kita akan terus berupaya,\" ujar RM.

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah tentunya harus didukung oleh semua pihak. Terlebih mulai hari ini (22/9), birokrasi pemerintahan yang ada di pemda kabupaten, kota maupun provinsi resmi telah diawasi oleh KPK. Pengawasan ini nantinya yang akan mendukung, dalam mengiplementasikan sistem kelolah pemerintah yang baik. \"Pertama harus di titik harmoni. Lama-lama berproses, untuk menuju orkrestra yang harmoni. Tergetnya satu tahun, sistem ini sudah dapat beroprasi,\" ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur bersama para 9 bupati, 1 walikota dan selurah Ketua DPRD se-Provinsi Bengkulu yang hadir bersama KPK juga melakukan penandatangan 10 komitmen bersama dalam pecegahan tindak pidana korupsi. (lihat grafis)

Sekali Masuk, Pantang Dicabut Disisi lain, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan KPK telah masuk untuk mengawasi pemerintahan di Provinsi Bengkulu. Komitemin ini tidak akan dilepaskan sampai kapan pun. Karena menurut Saut, sekali masuk pantang untuk dicabut. \"KPK sudah masuk, dan pantang untuk kita cabut sampai kapanpun,\" tegas Saut.

Dijelaskannya, bentuk distorsi memang sering tejadi di permintahan. Untuk itu, KPK menginginkan cara yang dapat merugikan negari ini harus dapat diubah, sehingga negara tidak dirugikan atas sistem yang dapat membuat negara menjadi hancur. \"Model berfikir dan gaya lama itu harus diubah. Ini harus berproses, dana yang ada itu yang diproses,\" tambahnya.

Saut mengatakan, APBD Provinsi Bengkulu yang hanya Rp 2,4 triliun tersebut, 70 persen untuk biaya gaji pegawai. Sementara 30 persennya masih bergelimpangan kesana-kemari. Dengan adanya sistem eletronik, maka anggaran 30 persen tersebut dapat ditekan untuk pembangunan. \"Sistem elekronik ini nanti akan mampu menekan ketidaktepat sasaran penggunaan anggaran,\" beber Saut.

Dikatakan Saut, Indonesia yang telah masuk indeks korupsi sangat tinggi, yaitu diangka 36. Sementara negara jiran Malaysia telah masuk angka 50 dan Singapura berada di posisi baik, yaitu diangka 86 indek terendah angka korupsi. Untuk itu, diangka yang sangat memperhatinkan tersebut, KPK akan masuk ke semua lini. Baik dari angka terendah hingga angka yang tertinggi. \"Jadi kita akan masuk ke semua. Dari terendah, sampai 50 kita akan tangani,\" tandasnya.(151)

10 Komitmen KPK dan Pejabat di Provinsi Bengkulu

1. Melaksanakan proses perencanaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning.

2. Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis elektronik termasuk pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procurement.

3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dan proses penerbitan perizinan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang terbuka.

4. Melaksanakan tatakelola dana desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel.

5. Melaksanakan penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai bagian dari implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

6. Memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pembentukan Komite Integritas Pengendalian Gratifikasi, LHKPN.

7. Membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.

8. Melaksanakan perbaikan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan penerapan tunjangan perbaikan penghasilan.

9. Melaksanakan perbaikan manajemen asset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem, prosedur dan aplikasi yang transparan dan akuntabel.

10. Melaksanakan rencana aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Sumber: