Pendapatan Turun, Belanja Meningkat

BENTENG, Bengkulu Ekspress - Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah peruabahn (RAPBD-P) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) tahun 2016 hingga saat ini masih dibahas oleh DPRD Benteng.

Dalam sidang paripurna dengan agenda mendengarkan tanggapan fraksi atas nota keuangan yang sudagh disampaikan Bupati Ferry Ramli, Selasa (6/9) kemarin, sejumlah fraksi menyangkan adanya penurunan pendapatan yang diperoleh Pemkab Benteng.

Diketahui dalam APBD murni tahun 2016, pendapatan ditargetkan Rp 826 miliar turun menjadi Rp 793 miliar pada RAPBD-P tahun 2016 ini.

\"Dibandingkan dengan APBD, pendapatan Pemkab Benteng mengalami penurunan sekitar 4 persen. Apa kendalanya,\" tanya Jamidan, salah satu anggota DPRD Benteng dari Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Pihaknya mengharapkan Pemkab Benteng melalui seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mampu memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang ada. Hal tersebut perlu dilakukan guna meningkatkan pendapatan yang diharapkan mampu menjadi modal utama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Benteng.

\"Dengan pendapatan yang menurun ini, bagaimana pembangunan bisa ditingkatkan. Pemerintah harus serius menyikapi hal ini,\" ujarnya.

Selain turunnya pendapatan, dewan juga mempertanyakan peningkatan belanja hingga Rp 21 miliar.

\"Berbeda dengan pendapatan, belanja malah mengalami peningkatan. Dari yang sebelumnya sebesar Rp 833 miliar, meningkat menjadi Rp 854 miliar,\" tukasnya.

Pantauan BE, dalam sidang paripurna ini, seluruh fraksi mempertanyakan penyebab menurunnya pendapatan dan meningkatkan belanja daerah. Selain itu, kekesalan dewan semakin menjadi tatkala melihat sedikitnya kepala dinas (Kadis) atau pimpinan SKPD jajaran Pemkab Benteng yang hadir mendengarkan tanggapan dewan.

Dari puluhan SKPD, yang hadir hanya Kepala Dinas PU Kabupaten Benteng, Kepala DPPKAD, Kepala BPBD, Kepala Dinkes dan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Sedangkan pejabat eselon II lainnya, seperti Kepala Dinsosnakertrans serta pejabat lainnya tidak hadir.

\"Anggaran yang disampaikan dalam RAPBD-P ini berasal dari mereka (SKPD,red). Anehnya, ketika melakukan pembahasan mereka malah tidak hadir dan seolah mengabaikannya,\" pungkas Jamidan.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Benteng, Muzakir Hamidi SSos MM menegaskan, akan memberikan sanksi tegas kepada seluruh Kadis ataupun para pejabat yang tidak menghadiri sidang paripurna tersebut.

\"Seharusnya mereka hadir. Kita akan surati dan berikan teguran kepada mereka (kadis,red) dan berharap kedepan lebih baik,\" singkat Sekda.(135)

Sumber: