Penjelasan Gubernur: APBD Bukan Dirasionalisasi Tapi Direstrukturisasi

BENGKULU, bengkuluekspress.com - Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengatakan, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap APBD tahun 2016 bukanlah bentuk rasionalisasi anggaran, melainkan lebih tepat disebut dengan restrukturisasi. Hal ini disampaikannya lantaran pemahaman masyarakat terhadap kata \"rasionalisasi\" yang disebarkan oleh media massa sudah menyimpang jauh. \"Saya sebenarnya tidak pernah menyebut rasionalisasi. Rasionalisasi itu adalah yang dikutip sendiri oleh media. Saya lebih senang menyebutnya restrukturisasi. Jika dirasionalisasi anggaran tersebut dipotong. Namun yang dilakukan adalah menstrukturkan kembali anggaran tersebut ke anggaran infrastruktur. Jadi ada wujud gantinya ,\" terang Gubernur saat menggelar jumpa pers, Jumat (26/08/2016). Lanjut Gubernur, restrukturisasi tersebut dilakukan dengan alasan APBD 2016 yang sangat tidak pro terhadap kepentingan rakyat dan sangat tidak patut ditiru. Bahkan APBD Provinsi Bengkulu menurut Korusp KPK berada peringkat ke- 34 dari 34 Provinsi \"Jadi APBD 2016 yang disusun oleh gubernur sebelumnya, APBDnya itu bisa disebut birokrasi Heavy atau menitik beratkan kepada birokrasi bukan People Heavy. Sementara saya punya visi di Bengkulu ini adalah bagaimana untuk menjadi people heavy atau pro terhadap rakyat,\" katanya. Maka dari itu, untuk merubah paradigma dari birokrasi heavy ke people heavy, pemerintah perlu melakukan restrukturisasi. Dari total anggaran Rp 2,4 triliun, Rp 300 miliar direstrukturisasi ke anggaran pembangunan infrastruktur. \"Ibarat sebuah mobil ruang sopir dan krunya itu terlalu besar, sementara penumpangnya sempit. Nah ini kita rubah mobil ini ruang penumpangnya lebih banyak dengan ruang kemudinya lebih terbatas. Karena yang mau lebih diorientasikan penumpangnnya yang lebih banyak,\" kata Gubernur. Ditambahkannya, dari penduduk Bengkulu yang hampir 2 juta jiwa, birokrasi di Bengkulu hanya 7 ribu jiwa saja. Maka dari itu ruang ruang untuk 7000 birkorasi tidak harus menghabiskan ruang 2 juta masyarakat. \"Saya tidak minta macam - macam, saya minta ambil Rp 300 miliar untuk membuat jalan hotmix saja. Bikin jalan hotmix minimal 150 km disebar untuk di sepuluh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Atas dasar jalan provinsi 80 persen jalanya rusak,\" pungkasnya (Dil)  

Sumber: