Komisi VII DPR RI Bahas Kelistrikan dan Pertambangan Bengkulu

BENGKULU, bengkuluekspress.com - Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan ke Provinsi Bengkulu. Bersama Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Komisi VII yang terdiri dari Mulyadi dapil Sumatera Barat, Sastra Wijaya Yuda dapil Jawa Timur, Dewi Coryati dapil Bengkulu, Ramson Siagin, Hendra Saiful dapil Sumatera Barat, Falhamru dapil Jawa Timur, Ari Yusnita dapil Kalimantan Utara, Indro Hananta dapil Kalimantan Selatan membahas permasalahan Kelistrikan dan pertambangan yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu.

\"Untuk pelaksanaan program kelistrikan yang telah dicanangkan PT PLN Persero sebelumnya, khusus di wilayah Bengkulu diketahui ada beberapa hambatan yang kemungkinan besar akan mempengaruhi pelaksanaannya di lapangan, seperti persoalan pembebasan lahan,\" ujar Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi di Bengkulu, Senin (01/08/2016)

Untuk masalah tersebut, Pihak PLN juga telah meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan melibatkan pihak Kejaksaan dan Kepolisian, untuk dapat membantu mengkoordinasikan semua permasalahan tersebut, sehingga ditemukan solusi terbaiknya. Karena saat ini, Provinsi Bengkulu masih sangat membutuhkan pasokan listrik yang cukup untuk masyarakat.

\"Meski elektrifikasi sudah mencapai 80 persen, namun jika rencana PLN untuk membangun transmisi baru tidak terwujud, tentunya pemadaman aliran listrik masih akan terus terjadi,\" terangnya

Ditambahkannya, sistem kelistrikan di Bengkulu sekarang ini juga masih isolitit, dan belum terkoneksi dengan propinsi lain di Pulau Sumatera.

\"Untuk itu kita datang ke Bengkulu agar dicarikan solusinya secara bersama-sama,” ujarnya Senin, (1/8/2016).

Selain itu dijelaskan Mulyadi, mengenai masalah pertambangan yang telah menjadi isu hangat dalam pertemuan Komisi VII DPR dengan pihak terkait di Bengkulu, lantaran keberadaan tambang batu bara yang ada di wilayah Bengkulu Utara dibawa ke Pelabuhan Pulau Bai melalui jalur darat, yang dikawatirkan berpotensi kerusakan jalan akan terus bertambah.

“Kami juga akan memanggil dan meminta pihak perusahaan tambang yang bersangkutan, agar dapat membuat Pelabuhan laut dalam mengangkut batu bara, serta memanfaatkan keberadaan pelabuhan laut yang sudah ada, tetapi sekarang berhenti beroperasi. Disamping itu dengan pemanggilan tersebut dapat melahirkan keputusan yang tepat, untuk keuntungan bagi masyarakat banyak,” tandasnya.  (Dil)

Sumber: