Keluhan Warga: Jalan Rusak, Kesehatan dan Pungli Sekolah

Anggota DPRD Kota Bengkulu melakukan reses pada masa sidang ke 3  ke masing-masing daerah pemilihan (dapil).  Reses yang berlangsung dua hari dimanfaatkan  anggota DPRD Kota untuk  berinteraksi dan bertatap muka guna menjaring aspirasi masyarakat. Kegiatan ini berlangsung  di halaman Kantor Camat Ratu Samban. Reses DPRD Kota Dapil I di  Kecamatan Ratu Samban dipimpin Ketua DPRD Kota Bengkulu, Sawaludin Simbolon  dan  dihadiri  anggota Dapil I yakni  Maras Usman, Hendrik Hutagalung, Leni Haryati Jhon Latief,  Suimi Fales, Rindra Ginting dan Sofyan Hardi. Sementara moderator kegiatan adalah Camat Ratu Samban, M Nasir.  Dalam kesempatan ini masalah yang paling banyak dikeluhkan adalah infrastruktur yakni jalan rusak,  bantuan sumur bor, pendidikan hingga kesehatan. Warga  RT 1 Anggut  Bawah, Sri Maryani mengeluhkan minimnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar.  Saat di lingkungannya ada warga yang positif mengidap demam berdarah dengue (DBD), Dinas Kesehatan Kota Bengkulu tidak langsung turun untuk melakukan penyemprotan.  Saat itu Dinas Kesehatan menyatakan tidak memiliki dana untuk fogging. \'\'Saat kami minta fogging di lingkungan kami, permintaan itu tidak dipenuhi. Masa sudah positif DBD tidak ada penyemprotan, mestinya masalah ini harus diutamakan,\'\' ujarny. Warga  anggut  lainya, Ika Puspitasari mengeluhkan jalan rusak dan drainase tidak lancar.  \'\'Drainase di dekat rumah kami itu, kalau hujan selalu banjir. Airnya masuk ke rumah. Berulang kami minta, dilakukan perbaikan, baik melalui kelurahan  maupun P2KP, namun hingga saat ini  belum ada realisasinya,\'\' ujarnya. Hal serupa disampaikan oleh warga  Rt 3 Kelurahan Belakang Pondok, Sukronhadi. \'\'Hampir 80 persen siring di daerah kami itu mampet dan mengalami pendangkalan siring. Kedua hal itulah yang menjadi penyebab utama banjir. Ditambah  lagi luapan  air dari pelataran parkir Mega Mall. Kalau sudah hujan besar, daerah kami itu pasti menjadi langganan banjir.  Kami meminta agar pemerintah  secepatnya mengusulkan  pembangunan infrastruktur  serta perbaikan drainase. Semoga kalau ditangani dengan baik, masalah ini bisa cepat diatasi,\'\' ujarnya. Tak hanya itu, soal pungutan liar (pungli) di sekolah juga menjadi sorotan masyarakat. Mereka menganggap  pemerintah tidak serius menaggani kasus   pungli  di sekolah-sekolah \"Banyak Kepala sekolah diduga melakukan pungli. Saat ini  sudah dipanggil  aparat, namun belum ada sanksi bagi oknum,  apakah dihentikan, dicopot atau  tahan,\" beber Sukronhadi. Menanggapi  hal itu, Anggota DPRD Kota Bengkulu, Hj Leni Jhon Latief menuturkan pihaknya menampung seluruh aspirasi masyarakat.  Untuk perbaikan infrastruktur akan diusulkan  ke dinas tehnis  untuk masuk ke APBD 2013. Namun  tidak semua infrastruktur yang dikeluhan  masyarakat langsung dibangun. \'\'Karena dana yang ada terbatas, pembangunannya melalui skala prioritas. Kami akan berjuang agar masukan Bapak dan Ibu bisa dibangun di 2013,\'\' ungkapnya. Sementara itu terkait penolakan  fogging DBD, warga melaporkannya  ke DPRD. Untuk fogging sudah menjadi kewajiban Dinas Kesehatan. \'\'Kasus DBD di Bengkulu terus meningkat. Sementara anggaran yang dikucurkan tak mencukupi dari kasus yang terjadi. Kami harap Dinas Kesehatan bisa tanggap  terhadap kasus  seperti ini.  Prosedur pengajuan fogging dari Puskesmas lalu diusulkan ke Dinas Kesehatan. Bila Dinas Kesehatan tidak kooperatif masyarakat bisa mengadukan ke DPRD,\" terang anggota DPRD Kota lainnya, Maras Usman. Suimi Fales dari Komisi III yang pernah duduk di Badan Anggaran menuturkan bahwa bila masih terjadi pungli, maka pemerintah tidak menjalankan amanah UU Sisdiknas tahun 2003. Pasalnya dalam UU tersebut khususnya di pasal 40 (1) disebutkan anggaran pendidikan wajib dianggarkan 20 persen dari APBD dan APBN. \'\'Bila anggaran 20 persen anggaran pendidikan di Kota Bengkulu ini dipenuhi, maka jelas tidak akan ada pungli lagi. Sementara saat ini di KUPPAS hanya Rp 35 miliar  atau cuma 5 persen yang dianggarkan. Dengan demikian, APBD Kota Bengkulu ini sebenarnya melanggar amanah Undang-undang. Hal inilah yang kemudian menyebabkan munculnya pungli tersebut. Saat ini banyak sekolah dan komite mengupayakan jalan keluar dengan mencari dana  tambahan,\" katanya. Diakui Sumi Fales   masalah pendidikan mendapat banyak sorotan warga. Untuk itu dirinya dan anggota DPRD Kota Bengkulu yang lain terus berupaya agar anggaran pendidikan ditambah, setidaknya mendekati angka 20 persen seperti yang diamanatkan dalam undang-undang.(247) Keterangan Gambar 1.  Ketua DPRD Kota yang juga Ketua Rombongan  Reses  saat membuka reses   masa sidang ke 3 tahun 2012 di  Kantor Camat Ratu Samban Kota Bengkulu didampingi para anggota DPRD Kota Bengkulu dari Dapil I. 2. Salah satu warga  RT 3 Anggut Atas, Ika Puspitasari mengeluhkan  banjir di lingkunganya dan belum tersentuh bantuan  pemerintah 3. Ketua DPRD Kota Bengkulu, Sawaludin Simbolon berbincang dan menerima keluhan warga.

Sumber: