MenPAN Minta RSUD Tingkatkan Pelayanan

MenPAN Minta RSUD Tingkatkan Pelayanan

BENGKULU, BE - Setelah sehari sebelumnya blusukan ke sejumlah instansi pemerintahan di Provinsi Bengkulu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi, kembali blusukan ke Rumah Sakit (RS) M Yunus Bengkulu, Jumat (22/4).

Ketika melihat kondisi bangunan RSUD, nampak terlihat raut kekecewaan MenPAN-RB. Penyebabnya, banyak fisik bangunan yang rusak. Salah satunya, bagian flapon RSUD yang sudah mengelupas dan bolong.

\"Masa plafonnya seperti itu, tamannya aja bagus sekali. Masa kalah dengan taman bagusnya,\" ujar Yuddy.

Selain itu, MenPAN meminta meminta kondisi RS harus dalam keadaan bersih. Sehingga pasien yang ingin berobat akan merasa nyaman. \"RS itu tidak boleh kotor dan semerawut. Penataannya juga harus baik. Kalau kondisinya seperti itu, maka masyarakatnya akan nyaman,\" bebernya.

RS itu bukan hanya sekedar memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan kepada masyarakat, namun juga memberikan edukasi heginis dalam lingkungan RS. RS mesti bisa menjadi miniatur lingkungan yang sehat dan bersih.

\"Kondisi yang bersih tersebut juga akan membawa pola pendidikan kepada masyarakat untuk diterapkan dirumahnya masing-masing. Untuk itu saya minta dalam 3 bulan ini, kondisi RS harus bagus,\" tambahnya.

Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, RS juga harus dilakukan dengan hati dan terus ditingkatkan. Begitupun dengan pemerintah juga harus terus mensosialisaikan fasilitas kesehatan murah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang berada pada daerah pedalaman dan terisolir mau berobat ke rumah sakit.

\"Masalah masyarakat tidak mau berobat ke RS itu, karena takut biayanya mahal. Padahal pemerintah sudah banyak mengeluarkan subsidi fasilitas kesehatan. Artinya masyarakat masih banyak tidak tahu, untuk itu silakan untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat,\" terang Yuddy.

Blusukan MenPAN-RB itu tidak disambut oleh Direktur RSUD M Yunus, lantaran sedang umroh ke tanah suci, Mekkah. Menurut Wakil Direktur (Wadir) Pelayanan RSUD M Yunus Bengkulu, Zulki Maulub R, apa yang menjadi saran Menteri tersebut akan segera disampaikan kepada Direktur untuk melakukan perbaikan.

\"Setelah Direktur kita pulang, nanti akan segera saya sampaikan. Saya kira waktu yang telah diberikan 3 bulan tersebut, Direktur akan mampu untuk menyelesaikannya,\" ujar Zulki.

Zulki mengaku, untuk melakukan perbaikan tersebut tidak perlu harus meminta anggaran tambahan kepada pemerintah. Hal itu melihat dari kondisi APBD pemerintah yang sangat minim untuk menambah biaya perawatan RSUD.

\"Disamping itu, anggaran kami masuk dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), jadi tidak perlu untuk mengajukan ke Pemprov. Untuk itu, kami akan hitung semua berapa anggaran yang akan dihabiskan untuk melakukan perbaikan, setelah selesai akan langsung diperbaiki,\" pungkasnya.

Sambangi Mapolda

Selain ke RSUD, sebelumnya MenPAN dan RB menyambangi Mapolda Bengkulu. Kunjungan ke Mapolda Bengkulu itu, merupakan kunjungan prosedural tetap ke instansi-instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

\"Kepolisian ini kan berhubungan langsung dengan masyarakat, jadi dengan mengetahui bagaimana personalia, fasilitas pelayanan dan bagaimana masalah-masalah di wilayah ruang lingkup tugasnya,\" kata Yuddy Chrisnandi, kepada para awak media di Mapolda, Jumat (22/4) pagi.

Ia juga mengaku, kunjungan ke Mapolda itu hendak menggambarkan bagaimana situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Provinsi Bengkulu dan bagaimana pelayanan terhadap masyarakat itu, dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak.

\"Itu bagian dari pelayanan publik, jadi kita melihat kalau nanti apa yang kurang atau ada yang bisa dibantu oleh Pemerintah Pusat, nanti bisa kita koordinasikan,\" ujarnya.

Ditambahkan, hal itu dilakukan karena Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tengah mencanangkan tahun pelayanan publik. Pencanangan itu, dilakukan agar dapat mendorong aparatur negara untuk selalu hadir di tengah masyarakat luas.

\"Jadi, harapannya jangan sampai ada pelayanan publik yang terabaikan, termasuk yang kecil-kecil, misalnya: orang yang mengurus SKCK, SIM, KTP, BPJS dan lain sebagainya,\" ungkap Yuddy Chrisnandi.(151/470)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: